Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai akar masalah program tersebut justru terletak pada desain kebijakan dan tata kelola yang sejak awal dinilai bermasalah. 

Dikatakan Ubaid, langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan BGN setelah muncul kasus hukum hanya menyentuh aspek personal, bukan persoalan sistemik yang menjadi sumber utama masalah.

"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden.” 

“Pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," tutur Ubaid, Rabu (3/6/2026). 

Baca juga: Modus Jual Titik Dapur Palsu, Polda Jabar Tangkap Pelaku Utama Sindikat Penipuan MBG

Ubaid menuturkan, dalam perspektif pendidikan, dampak program MBG menggerus alokasi anggaran pendidikan nasional. 

Pasalnya, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG berpotensi menggeser prioritas pembiayaan sektor pendidikan yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.

Dia menyebut desain program MBG sejak awal menuai kritik karena dijalankan secara masif tanpa fondasi sistem yang dinilai cukup kuat. 

“Pengelolaan anggaran dalam jumlah besar dengan mekanisme pengawasan yang belum optimal membuka ruang terjadinya penyimpangan,” imbuhnya. 

Pihaknya juga menyoroti dampak kasus hukum yang menyeret pimpinan BGN terhadap kepercayaan publik, termasuk di lingkungan sekolah yang menjadi salah satu sasaran utama program.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," kata Ubaid.

Menurutnya, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah potensi distorsi anggaran pendidikan. Karena itu, JPPI mendesak pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat di tubuh BGN. 

Baca juga: Lucky Hakim Minta Akses Jalan Menuju Sekolah Rakyat Cikawung Diperlebar

Ubaid mengatakan, JPPI  meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program MBG, terutama terkait sasaran penerima manfaat.

Oleh karena itu, pihaknya  merekomendasikan agar program difokuskan pada kelompok yang benar-benar mengalami masalah gizi dan keterbatasan akses pangan, bukan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh kelompok sasaran.

“Pemerintah juga diminta membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN secara transparan kepada publik serta memperkuat sistem pencegahan korupsi,” katanya. 

Di sisi lain, JPPI mendorong koreksi kebijakan anggaran agar porsi anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan tidak tergerus oleh pembiayaan program MBG.

"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," ujar Ubaid. (*)