TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amblesnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga tembus Rp18.000, bakal menambah beban pemerintah untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pelemahan rupiah bisa timbulkan krisis utang, sebab berdasarkan data Bank Indonesia per Maret 2026, utang luar negeri pemerintah jangka pendek kurang dari 1 tahun ada 16,8 miliar dolar AS setara Rp302,4 triliun (kurs Rp18.000).
"Ada missmatch (ketidakcocokan), pembayaran pakai pendapatan valas (valutas asing) tapi sebagian besar pendapatan pemerintah dalam bentuk rupiah," papar Bhima, Kamis (4/6/2026).
Baca juga: Rupiah Jatuh ke Rekor Terendah, Media Internasional Pertanyakan Arah Kebijakan Ekonomi RI
"Jadi pemerintah gimana mencari dalam waktu dekat 16,8 miliar dolar AS? APBN jelas tidak sanggup ditengah kebutuhan subsidi energi yang makin bengkak," sambung Bhima.
Menurutnya, jika pemerintah kesulitan memenuhi kewajiban utang jangka pendek, maka lembaga rating utang sangat mungkin lakukan penurunan peringkat (downgrade) satu atau dua tingkat.
"Bisa jadi junk bond (surat utang peringkat rendah) utang Indonesia, dan memicu pelarian modal dari pasar surat utang. Rupiah makin amblas," ucap Bhima.
Selain persoalan utang pemerintah jangka pendek, kata Bhima, ada utang BUMN yang nilainya 33,7 miliar dolar AS.
"Sementara Danantara juga belum merilis laporan keuangan. Serba gelap ya apakah Danantara yang ikut menanggung utang BUMN?," paparnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, rasio utang jangka pendek saat ini berdasarkan jangka waktu asal terhadap cadangan devisa sudah mencapai 42,7 persen tertinggi sejak 2013.
Bhima melihat, ada risiko utang jangka pendek yang menguras cadangan devisa untuk pembayaran. Artinya, makin besar beban ULN makin besar kebutuhan dolar AS.
"Rupiah bisa semakin tertekan sepanjang 2026. Apalagi tahun ini dan tahun depan puncak pembayaran utang jatuh tempo," paparnya.
Atas kondisi tersebut, apakah Indonesia berpotensi gagal bayar utang luar negerinya? Bhima menyebut, semua itu tergantung dari lembaga pemeringkat S&P.
"Kita tunggu S&P akan melakukan penurunan rating utang pemerintah berapa notch (tingkat) satu atau langsung dua? jadi bukan lagi outlook negatif. Kalau sudah ada perubahan rating, baru berikutnya risiko default (gagal bayar) meningkat," paparnya.
Data Utang Luar Negeri Indonesia
Pada Senin (18/5/2026), Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 senilai 433,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.627.840.000.000.000 (kurs Rp17.600 per dolar AS).
Angka tersebut naik 0,8 persen dibanding periode yang saham tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.
Menurutnya, posisi ULN pemerintah sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).
"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," papar Denny.
Menurutnya, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan sektor ekonomi, kata Denny, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen) total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% total ULN pemerintah," ujarnya.
Sedangkan untuk ULN swasta, Denny menyebut, sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy).
"Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy)," paparnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4?ri total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Denny.
