KOMITMEN Presiden RI Prabowo Subianto menegakkan Sistem Ekonomi Konstitusi melalui Visi-Misi Asta Cita dinilai membutuhkan konsistensi kebijakan agar program pemerintah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan berkeadilan.
Tanpa konsistensi, restrukturisasi perekonomian nasional melalui transformasi kebijakan dan kelembagaan tidak akan berhasil di masa depan.
Setidaknya lima permasalahan kunci yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara:
Proporsi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.
Prioritas pembangunan sektor agro industry complex harus diperkuat lewat sinergitas koperasi dan BUMN.
Fokusnya pada pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan demi sasaran swasembada pangan.
Isu transisi energi serta ketahanan dan kedaulatan energi harus dijawab dengan kemandirian sektor energi dan sumber daya mineral.
Caranya, perkuat posisi BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Tata kelola laba BUMN oleh Danantara juga diarahkan untuk mendukung swasembada energi.
Pembangunan sektor perumahan rakyat masih terkendala aturan SLIK atau BI Checking oleh OJK.
Mendorong reformasi BI dan perbankan umum agar akses kredit bagi masyarakat kecil dan sektor UKM lebih terbuka.
Lembaga perencanaan pembangunan nasional, Bappenas, perlu diperkuat untuk menjaga konsistensi visi-misi Asta Cita selama 10 tahun ke depan. Ini krusial demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
Visi-misi yang sudah konstitusional tidak akan berarti jika tidak dijalankan lewat kebijakan dan program yang konsisten.
Jika tidak didukung postur dan struktur APBN yang alokasinya tepat, akan memunculkan moral hazard.
APBN harus mencerminkan kemampuan program sektoral pemerintah dalam mendukung pencapaian Visi-Misi secara proporsional, efektif, dan efisien.
Jumlah anggota kabinet yang gemuk, menjadi salah satu kendala terbesar dalam membangun organisasi pemerintahan yang hemat dan berdaya guna bagi APBN.
