Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ambisi Pemerintah Pusat untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen melalui sektor pariwisata kebugaran (wellness tourism) menghadapi tantangan berat di lapangan. 

Di Bali, yang menjadi episentrum sektor ini, potensi perputaran ekonomi yang besar masih terhambat oleh minimnya standardisasi, sertifikasi produk, serta karut-marut tata kelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang belum bankable. 

Kondisi krusial ini mencuat dalam Plenary Session hari pertama Bali Wellness and Beauty Expo (BWB Expo) 2026 bertajuk "Building Indonesia's Wellness Economy: Towards a Globally Competitive and Sustainable Ecosystem" yang digelar di The Meru Sanur Denpasar, Bali, pada Kamis 4 Juni 2026.

Diskusi yang dipandu oleh Guru Besar Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Darma Putra, membedah fakta bahwa industri wellness bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan sektor strategis yang mendesak untuk dibenahi demi menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Buleleng Bidik 134 Emas, Target Pertahankan Tiga Besar Porjar Bali 2026

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini sebenarnya mencetak angka impresif 5,61 persen, salah satu yang tertinggi dalam sejarah. 

Namun, angka itu belum cukup untuk menyerap ledakan angkatan kerja baru di Indonesia yang mencapai 3,5 hingga 4 juta orang per tahun. 

Menurut hukum pasar, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 400.000 orang. 

Guna menutup celah pengangguran, target pertumbuhan 8 persen menjadi harga mati, dan industri kebugaran lokal dipaksa menjadi mesin penggerak baru.

Dida Gardera mengingatkan, secara historis tanah air—termasuk Bali menjadi magnet dunia karena kekayaan alam dan pengobatan tradisionalnya. 

Baca juga: De Berry Denpasar Siap Meriahkan Nobar Piala Dunia 2026, Libas Pertandingan Penyisihan Hingga Final

Ia menilai sudah saatnya Indonesia membalikkan keadaan agar tidak sekadar menjadi pasar konsumsi produk asing.

"Kalau kita baca sejarah, dulu orang-orang dalam tanda petik 'penjajah' datang ke sini karena kekayaan itu, salah satunya rempah-rempah, keunggulan tradisional, skill dan pengalaman kita," ujar Dida. 

"Ini sudah baik, tapi tentu masih perlu kita tingkatkan karena wellness banyak menyentuh UMKM," imbuhnya. 

Sayangnya, romantisme sejarah tersebut berbenturan dengan realitas kesiapan pelaku usaha di hilir. 

Berdasarkan data basis pemetaan SMESCO Indonesia, dari sekitar 104.000 UMKM yang berada di bawah binaan mereka, jumlah pelaku usaha yang benar-benar bergerak dan terserap di sektor wellness and beauty baru menyentuh angka kritis, yakni kisaran 1 persen saja. 

CEO SMESCO Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, menyatakan hambatan terbesar bagi produk kebugaran dan kecantikan lokal untuk menembus pasar internasional terletak pada buruknya pemenuhan aspek legalitas dasar. 

Baca juga: SELAMAT JALAN Made Negara, Berpulang Secara Tragis, Sosoknya Dikenal Pendiam dan Rajin

Produk-produk lokal Bali kerap kali kalah bersaing di tingkat global akibat abai terhadap standarisasi mutu.

"Akan susah bersaing bagi produk-produk beauty and wellness ketika secara legalitasnya tidak ada, sertifikasinya tidak ada, lalu akses pembiayaan dan akses pasarnya terbatas," tegas Doddy. 

Aspek sertifikasi bertaraf internasional ini juga diamini oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata RI, Hanifah. 

Kemenpar mendesak agar seluruh rantai industri kebugaran di Bali, mulai dari kualitas produk, jasa, hingga kompetisi sumber daya manusia (SDM) pelayanannya, segera di validasi dengan standar global. 

Hal ini krusial karena keunikan tradisi wellness di Bali berbeda dengan wilayah lain di Nusantara dan harus memiliki proteksi hukum serta nilai jual yang kuat di mata wisatawan asing.

Merespons ketimpangan tersebut, Kementerian UMKM RI mencoba menerapkan strategi intervensi melalui konsep Holding UMKM. 

Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Metty Kusmayantie, menjelaskan bahwa skema ini menunjuk usaha kelas menengah yang sudah mapan untuk bertindak sebagai jangkar ekosistem. 

Usaha menengah inilah yang diwajibkan menarik, menginkubasi, serta mengagregasi para petani kecil seperti petani minyak atsiri dan bahan herbal di Bali ke dalam rantai pasok industri kecantikan yang lebih profesional.

Keterlibatan perbankan pun menjadi batu ujian likuiditas bagi sektor yang dinilai masih rapuh ini. 

Regional CEO BRI Bali Nusra, Hery Noercahya, memaparkan data makroekonomi daerah di mana sektor pariwisata menyumbang hingga 65 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. 

Hasil analisis pasar tahun lalu menunjukkan, dari total 6,9 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Pulau Dewata, sebanyak 23 persen di antaranya menempatkan wellness sebagai tujuan utama kunjungan mereka.

Namun, perputaran uang dari jutaan wisman tersebut belum dinikmati secara merata oleh pelaku lokal lantaran masalah klasik perbankan mayoritas UMKM kebugaran di Bali belum masuk kategori bankable. 

Banyak dari mereka tidak memiliki pembukuan keuangan yang rapi, strategi penetrasi pasar yang jelas, maupun manajemen usaha yang terstruktur.

"Kami menyadari pelaku usaha UMKM itu mulai dari yang enggak rapi bahasa banknya belum bankable sampai yang sedikit profesional," ujarnya. 

"Di situlah kami masuk, yang enggak bankable pun kita ajak kerja sama lewat berbagai skema berkelanjutan seperti PNM untuk yang sangat mikro, lalu KUR, hingga program AKUR (Alumni KUR) agar mereka bisa dilepas dari subsidi dan mandiri berdiri sendiri," jelas Hery. 

Dari perspektif medis dan regulasi kewilayahan, Ketua Bali Medical Tourism Association, dr. Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes., menekankan pentingnya integrasi antara kesehatan formal dengan industri kebugaran tradisional. 

Berpayung hukum di bawah Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pariwisata dan Menteri Kesehatan, Bali kini tengah didorong untuk mengembangkan klaster baru, yakni Medical Wellness Tourism. 

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perlindungan medis bagi wisatawan berjalan selaras dengan komersialisasi industri kebugaran lokal yang sedang digenjot.

Melalui pelaksanaan BWB Expo 2026, urgensi pembenahan regulasi, lompatan investasi lintas sektor, serta pembersihan hambatan birokrasi sertifikasi produk lokal mendesak untuk segera dieksekusi. 

Tanpa langkah konkret tersebut, target ambisius menjadikan Indonesia sebagai produsen inovasi dan pusat pengembangan ekonomi kebugaran dunia hanya akan menempatkan Bali sebagai penonton di tengah eksploitasi pasar global.

Hal ini ditegaskan, Co-Founder dan Managing Director Bali Wellness and Beauty Expo, Dr. Diah Permana menyampaikan bahwa Indonesia memiliki seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pusat wellness dunia.

“Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa, warisan budaya dan tradisi kesehatan yang telah hidup selama berabad-abad, serta jutaan pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif," kata dia. 

Menurut Diah, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi industri wellness dunia. Sudah saatnya Indonesia mengambil peran yang lebih besar sebagai produsen inovasi, pusat pengembangan wellness, serta destinasi yang mampu menginspirasi dunia melalui kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki. 

"Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun Wellness Economy yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jabarnya. (*)