TRIBUN-MEDAN.com - Nilai rupiah yang lemah saat ini masih dianggap aman oleh para pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menilai ekonomi Indonesia masih baik-baik saja.
Padahal secara logika, ketika nilai rupiah yang lemah tentu berdampak pada harga barang impor.
Sebagian besar barang yang beredar di Indonesia merupakan barang impor.
Pemerintah menyebut bahwa melemahnya rupiah karena konflik Timur Tengah yang belum redam.
"Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," katanya kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Prasetyo pun menegaskan bahwa masyarakat harus yakin kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.
"Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat," ucapnya.
Tak jauh beda dengan Prasetyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga sudah menjelaskan bahwa pengelolaan stabilitas nilai tukar rupiah masih dalam kendali Bank Indonesia (BI).
Sehingga, menurut Purbaya, masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan.
"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan Rupiah ke mereka," ujar Purbaya di DPR RI, Kamis.
Baca juga: Usai Bungkam Timor Leste 3-0, Nova Arianto Minta Timnas Indonesia U-19 Langsung Fokus Hadapi Vietnam
Baca juga: AWAL Mula Remaja Dikeroyok Teman Sampai Tewas, Ditinggal Usai tak Sadarkan Diri, Korban Sempat Koma
Sementara terkait dampak pelemahan rupiah terhadap pembayaran utang pemerintah, Purbaya menegaskan bahwa sebagian besar surat utang pemerintah memiliki kupon atau bunga tetap.
Padahal, beban pembayaran utang pemerintah membengkak ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah.
"Pembayaran utang kan lewat bond. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu Rupiah melemah ya meningkat kan dalam Rupiah pembayarannya. Cuma kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," tutur dia.
Purbaya mengungkapkan, saat penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario pelemahan rupiah yang lebih dalam.
Namun, Purbaya tidak menyebutkan secara rinci batas atas nilai tukar yang digunakan dalam simulasi tersebut.
Dia hanya memastikan pelemahan rupiah saat ini masih dalam rentang yang telah diperhitungkan.
"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti Rupiah melemah signifikan."
"Tapi basically, fundamental Rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," ungkap dia.
Apa Kata BI?
Sementara itu, BI mengatakan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, konflik yang kembali memanas membuat harga minyak dunia tetap tinggi.
Kondisi tersebut, meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong investor menarik dana dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujar Destry dalam keterangannya, Kamis.
Selain itu, BI akan memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.
Destry mengatakan, intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.
"Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif," tegas dia.
BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.
Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini terus mengalami peningkatan di bulan April mencapai sekitar Rp22,7 miliar vs full year tahun lalu sekitar Rp25,7 miliar.
Secara keseluruhan, pelemahan rupiah masih sejalan dengan mata uang negara-negara lain di kawasan.
Sejak awal tahun hingga saat ini (year to date/YTD), rupiah tercatat melemah sekitar 7,44 persen.
Meski demikian, BI menegaskan kondisi ketahanan eksternal Indonesia masih cukup baik. Hal ini tercermin dari cadangan devisa yang tetap tinggi, yakni sebesar USD146,2 miliar pada akhir April 2026.
"Cadangan devisa tetap terjaga di level USD146,2 milyar pada akhir April 2026," ucap Destry.
(*/tribun-medan.com)
