Oleh: Petrus Kanisius Siga Tage
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang
Email: petruskanisiussigatage@ucb.ac.id
POS-KUPANG.COM - Di atas kertas, perekonomian Indonesia dan Nusa Tenggara Timur ( NTT) pada triwulan I-2026 masih menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara NTT tumbuh 5,32 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak dan daya tahan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Namun, ekonomi tidak hanya dibaca melalui angka pertumbuhan. Pada saat statistik menunjukkan optimisme, pasar keuangan justru mengirimkan sinyal yang berbeda.
Baca juga: Opini: Lulusan Vokasi Siap Kerja, Tapi Kerjanya di Mana?
Rupiah melemah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak dalam tekanan.
Kontras ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa ekonomi masih tumbuh, tetapi pasar justru terlihat gelisah?
Jawabannya terletak pada kualitas pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarannya, tetapi juga dari sumber pertumbuhan dan kemampuannya menciptakan keyakinan terhadap masa depan.
Pasar selalu melihat lebih jauh daripada angka yang tercatat hari ini. Investor tidak hanya bertanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi juga apakah pertumbuhan itu berkelanjutan, merata, dan didukung fondasi yang kuat.
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih banyak ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 21,81 persen.
Di NTT, pola serupa juga terlihat. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 26,22 persen, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat 19,92 persen.
Pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata tentu menjadi kabar baik. Begitu pula dengan meningkatnya belanja pemerintah yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi.
Namun, ketergantungan yang besar pada konsumsi dan belanja negara menunjukkan bahwa fondasi pertumbuhan belum sepenuhnya bertumpu pada investasi produktif dan peningkatan kapasitas produksi.
Kerentanan tersebut terlihat ketika ekonomi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Secara kuartalan, ekonomi Indonesia terkontraksi 0,77 persen, sedangkan NTT mengalami kontraksi yang lebih dalam, yaitu 4,97 persen.
Konsumsi pemerintah yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan justru turun tajam secara kuartalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Artinya, ketika dorongan fiskal melemah, pertumbuhan ekonomi ikut kehilangan tenaga.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan yang terlihat kuat secara tahunan belum tentu mencerminkan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.
Pertumbuhan masih sangat sensitif terhadap belanja pemerintah dan belum sepenuhnya ditopang oleh sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah ketimpangan struktur ekonomi.
Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 57 persen. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Jawa masih berjuang mengejar ketertinggalan infrastruktur, investasi, dan konektivitas.
NTT menjadi salah satu contoh yang cukup jelas. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 28,34 persen terhadap PDRB.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 64 persen.
Struktur seperti ini membuat ekonomi daerah sangat bergantung pada daya beli masyarakat, kondisi cuaca, harga komoditas, dan kelancaran distribusi barang.
Dalam situasi tersebut, pelemahan rupiah menjadi persoalan yang sangat relevan. Ketika nilai tukar menembus Rp18.000 per dolar AS, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku pasar keuangan.
Bagi daerah kepulauan seperti NTT, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya logistik, harga barang konsumsi, dan biaya produksi.
Sebagian besar kebutuhan masyarakat NTT masih bergantung pada distribusi dari luar daerah. Karena itu, setiap tekanan terhadap nilai tukar akan lebih cepat terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat, biaya transportasi bertambah, dan ruang gerak pelaku usaha menjadi semakin sempit.
Di sinilah kita melihat bahwa persoalan ekonomi tidak semata-mata soal pertumbuhan.
Masyarakat tidak merasakan ekonomi melalui angka PDB atau PDRB, melainkan melalui harga barang, kesempatan kerja, dan daya beli.
Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun belum tentu menghadirkan rasa aman.
Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pasar keuangan sering kali bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan semata-mata kondisi saat ini.
Ketika rupiah melemah dan pasar saham terkoreksi, yang sedang dinilai investor bukan hanya kinerja ekonomi triwulan berjalan, melainkan kemampuan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan ke depan.
Investor ingin melihat pertumbuhan yang ditopang oleh investasi, ekspor yang kompetitif, serta produktivitas yang meningkat.
Jika pertumbuhan masih terlalu bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah, pasar cenderung meragukan keberlanjutannya.
Dalam konteks itu, pelemahan rupiah dan tekanan terhadap IHSG dapat dibaca sebagai peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat dengan reformasi yang lebih mendasar agar mampu menciptakan kepercayaan jangka panjang.
Pasar membaca berbagai faktor sekaligus: stabilitas fiskal, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, hingga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik.
Karena itu, pelemahan rupiah dan tekanan terhadap IHSG seharusnya dipandang sebagai peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan keyakinan.
Bagi NTT, tantangan tersebut menjadi semakin penting.
Pertumbuhan 5,32 persen memang patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk membuat ekonomi daerah lebih tahan terhadap guncangan.
Ketergantungan pada sektor primer, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah menunjukkan bahwa transformasi ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Karena itu, pembangunan NTT perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi. Pertanian, peternakan, dan perikanan tidak cukup hanya menghasilkan bahan mentah.
Hilirisasi harus diperkuat agar manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati di daerah.
Demikian pula sektor pariwisata yang sedang berkembang perlu dikaitkan secara lebih erat dengan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku
ekonomi lokal.
Selain itu, momentum pertumbuhan harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui investasi pada sumber daya manusia, infrastruktur logistik, dan konektivitas antarpulau.
Tanpa langkah tersebut, NTT akan terus berada dalam posisi rentan terhadap setiap gejolak ekonomi nasional maupun global.
Pertumbuhan mungkin tetap tercatat, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan terbatas.
Pada akhirnya, data triwulan I-2026 menghadirkan dua pesan sekaligus. Pertama, Indonesia dan NTT masih mampu tumbuh di tengah tekanan ekonomi global.
Kedua, pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk menenangkan pasar dan mengurangi berbagai kerentanan yang masih ada.
Karena itu, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga agar pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih tahan terhadap guncangan.
Keberhasilan ekonomi tidak ditentukan oleh seberapa besar angka pertumbuhan yang dicapai, melainkan oleh seberapa besar kepercayaan yang mampu dibangun dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat.
Itulah sebabnya, meskipun ekonomi masih tumbuh, pertumbuhan itu belum sepenuhnya menenangkan. (*)
