TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 di Sumatera Utara terus menuai kritik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menilai upaya membebankan biaya akomodasi hotel kepada pemerintah daerah mencerminkan lemahnya perencanaan penyelenggara. 

HMI menegaskan APBD tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menutup masalah pendanaan sebuah event internasional.

Event AFF ajang internasional yang seharus biaya dan perencanaannya tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini PSSI.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan aturan hanya untuk memenuhi kebutuhan sebuah kegiatan.

"APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan," ujar Farhan kepada Tribun-Medan.com, Jumat (5/6/2026).

Farhan mengapresiasi sikap Pemko Medan yang tetap berpegang pada regulasi dalam penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik, bukan bentuk penolakan terhadap dunia olahraga.

Ia menegaskan hingga kini belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban pemerintah daerah membiayai kebutuhan penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026. 

"Karena itu, pemda tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi serba salah ketika memilih mematuhi aturan," katanya. 

Menurut Farhan, dukungan terhadap sepak bola nasional tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah menyediakan anggaran maupun fasilitas tanpa mekanisme yang jelas.

Sebagai organisasi olahraga, PSSI memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya dan tidak semestinya memperoleh perlakuan khusus.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika perencanaan tidak matang, pemerintah daerah yang harus menjadi penyelamat. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung sepak bola, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang benar," tegasnya.

HMI juga mempertanyakan sikap PSSI yang dinilai cenderung menggiring opini publik seolah-olah pemerintah daerah menjadi pihak yang menghambat suksesnya turnamen internasional tersebut.

Farhan menilai apabila ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 memang diposisikan sebagai agenda strategis nasional, maka tanggung jawab pendanaannya seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, bukan dibebankan kepada daerah yang memiliki keterbatasan fiskal dan aturan penggunaan anggaran yang ketat.

"Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik," katanya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, setiap penggunaan APBD harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, tidak tepat apabila semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk menggeser prioritas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu APBD harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, bukan untuk menutupi kekurangan perencanaan pihak lain," ujarnya.

Farhan juga menyoroti posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurutnya, kondisi tersebut justru semestinya mempermudah proses dukungan pemerintah pusat apabila turnamen tersebut memang dianggap sebagai agenda prioritas nasional.

"Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Buka kepada publik sumber pembiayaannya dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah. Jangan menjadikan pemerintah daerah sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan," tegasnya.

Karena itu, PSSI diminta lebih bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan dan tidak menjadikan pemerintah daerah sebagai "tumbal" ketika muncul persoalan pembiayaan.

"Pemko Medan patut diapresiasi karena memilih berdiri di atas prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jangan sampai pemerintah daerah dijadikan kambing hitam atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik akomodasi peserta ASEAN Boys Championship 2026 mencuat setelah sejumlah tim peserta dikabarkan mengalami kendala pembayaran hotel.

Salah seorang panitia pelaksana, Muhammad Fauzi, mengaku kecewa karena Pemko Medan dinilai tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang datang untuk bertanding justru harus dipusingkan dengan persoalan hotel," ujarnya.

Fauzi menyebut Timor Leste dikabarkan telah meninggalkan Hotel Grand Mercure Medan akibat persoalan pembayaran.

Sementara tim Filipina disebut terancam mengalami kondisi serupa.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi mencoreng nama Indonesia sebagai tuan rumah turnamen internasional apabila tidak segera diselesaikan.

"Event ini membawa nama Indonesia di level internasional. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu akan berdampak pada citra penyelenggaraan turnamen," katanya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)