TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Warga Desa Pesu, Kecamatan Wedi, kini tak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk mengakses layanan pemerintah. Melalui Program Sambung Rasa 2026 yang digelar Jumat (5/6/2026), Pemkab Klaten menghadirkan berbagai layanan publik langsung ke desa.

Stan pelayanan berjejer di halaman lokasi acara. Masyarakat dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, layanan kesehatan RSUD Bagas Waras, Sakura dari Disdukcapil, perizinan usaha, konsultasi sosial, hingga kanal pengaduan Lapor Mas Bup.

Salah satu warga yang memanfaatkan layanan tersebut adalah Jumiyem (42), warga Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi. Ia datang untuk mengurus BPJS PBI miliknya yang tidak aktif.

“Memang sengaja datang ke sini untuk memperbarui BPJS. BPJS PBI saya tidak aktif,” ujarnya.

Ia mengaku mengetahui adanya layanan tersebut dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Dari pendamping PKH, karena saya dapat PKH. Dari pendamping PKH memang diarahkan ke sini. Karena kalau ke MPP enggak berani. Jadi lebih mudah, perjalanannya juga lebih dekat,” katanya.

Menurut Jumiyem, kehadiran layanan pemerintah di desa sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang kesulitan menjangkau pusat layanan di perkotaan.

“Menurut saya sangat membantu, karena saya kalau harus ke kota saya takut, perjalanan jauh apalagi pakai kendaraan sendiri. Sedangkan kalau di sini, di desa jadi dekat bisa dijangkau,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, petugas dari sejumlah OPD tampak melayani konsultasi dan pengurusan administrasi warga. Antrean terlihat di beberapa meja layanan kesehatan, kependudukan hingga sosial.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan salah satu tujuan utama Sambung Rasa adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kami bisa menghadirkan berbagai macam unit pelayanan yang ada di Pemda supaya beliau-beliau ini bisa lebih dekat akses layanan, baik itu pelayanan kesehatan, kependudukan, koperasi, perizinan dan lain sebagainya,” katanya.

Program tersebut akan digelar bergiliran di 26 kecamatan selama tahun 2026 sebagai upaya mempercepat akses pelayanan publik hingga tingkat desa. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)