Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung mendapat kritik dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Zaini Shofari. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam proses seleksi, termasuk kejanggalan yang sebelumnya ramai disampaikan salah seorang orangtua calon murid melalui media sosial.

Menurut Zaini, SPMB Sekolah Maung merupakan program baru yang pada awalnya disusun oleh dinas dalam bentuk rancangan untuk kemudian diterapkan. Setelah pelaksanaannya berjalan, pemerintah provinsi menerbitkan keputusan gubernur yang mengatur petunjuk pelaksanaan, termasuk mekanisme penilaian atau skoring.

"Catatan saya di SPMB sekolah Maung, aturan skor itu sesuai juklak Kepgub. Padahal, awalnya dijalankan berbeda dengan aturan juklak Kepgub. Selanjutnya, sejak awal sudah ada klasemen, sudah ada nomor ranking. Padahal, klasemen itu dikeluarkan nanti ketika sudah finalisasi saat semua anak sudah direkap akademik atau non akademiknya. Karena sudah terekap secara akumulasi, maka dibuatlah klasemen, sehingga klasemen itu menjadi paten," ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, sejak awal proses seharusnya tidak perlu menggunakan sistem klasemen atau peringkat. Menurutnya, daftar peserta dapat ditampilkan berdasarkan urutan alfabet maupun berdasarkan waktu penginputan data ke dalam sistem. Sebagai contoh, peserta yang mendaftar pada urutan ke-12 cukup dicatat sesuai nomor urut pendaftarannya.

Zaini menilai kemunculan klasemen sejak tahap awal justru memunculkan persoalan baru. Kondisi itu membuat para orangtua yang lebih dahulu melakukan pendaftaran langsung melihat posisi ranking, padahal proses penginputan data seluruh peserta belum sepenuhnya selesai dilakukan.

"Tadi, saya juga mampir ke SMAN 1 Sumedang. Guru di sana menjadi korban sebuah sistem yang percobaan. Sehingga skor pun keluar dini hari tadi. Padahal, klasemen sudah berubah sebelumnya, sehingga wajar banyak asumsi banyak kecurangan," katanya.

Selain mekanisme ranking, Zaini juga menyoroti kesiapan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB. Ia menilai sistem tersebut tidak melalui proses pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas.

Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, ia menegaskan kesimpulan sementara yang dimiliki pihaknya saat ini adalah bahwa keseluruhan sistem belum siap untuk dijalankan secara optimal.

"Saya menganggap program ini (Sekolah Maung) dipaksakan. Seharusnya dibuat percontohan dahulu di beberapa sekolah. Karena sosialisasi tak bagus ditambah aplikasi eror terus, seperti yang terjadi di SMA 3 dua hari tak berjalan sehingga menjadi masalah, ditambah tempat lain banyak fitur yang tak bisa dibuka," ujarnya menegaskan aplikasinya tak bagus.