Kelompok militan Hizbullah pada Kamis (04/06) menolak perjanjian gencatan senjata terbaru yang disepakati Israel dan pemerintah Lebanon. Organisasi itu menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon, sementara pertempuran yang terus berlangsung menghambat upaya mengakhiri perang yang melibatkan Iran.
Penolakan tersebut disampaikan ketika serangan Israel menewaskan sedikitnya empat orang, menurut otoritas setempat. Seorang pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tewas dalam baku tembak. Di pihak Israel, seorang prajurit gugur dalam pertempuran di Lebanon selatan.
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan melalui televisi, pemimpin Hizbullah , Naim Kassem, menyebut perundingan itu sebagai sesuatu yang "absurd, merendahkan, dan menghina”.
Menurut Kassem, tuntutan agar para pejuang Hizbullah meninggalkan Lebanon selatan di tengah serangan berarti "menyerah, kalah, dan mewujudkan tujuan musuh”.
"Yang menjadi perhatian kami adalah penghentian agresi, gencatan senjata, dan penarikan Israel,” katanya. Dia menegaskan Hizbullah tidak pernah berkomitmen menghentikan pertempuran.
"Selama desa-desa kami belum aman, masih dibombardir dan dihancurkan, serta rakyat kami terus dibunuh,” ujarnya, "Israel utara juga tidak akan aman.”
Israel dan Lebanon berharap dapat melanjutkan perundingan pada akhir bulan ini untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih menyeluruh.
Kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat dan diumumkan dalam pernyataan bersama Washington, Israel, dan Lebanon pada Rabu (3/6) itu tercapai setelah pasukan Israel melakukan penetrasi militer terdalam ke wilayah Lebanon dalam lebih dari seperempat abad terakhir.
Namun perjanjian tersebut memuat sejumlah poin kontroversial. Di antaranya pembentukan zona keamanan percontohan di wilayah Lebanon yang akan steril dari kehadiran kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, serta ketentuan mengenai pembubaran kelompok itu pada masa mendatang.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, pada Kamis menyebut kesepakatan tersebut sebagai "kesempatan terakhir untuk mencapai gencatan senjata final dan menyeluruh”.
Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata yang juga dimediasi Amerika Serikat pada November 2024 gagal menghentikan pertempuran antara Hizbullah dan Israel yang dipicu perang di Gaza.
Kesepakatan terbaru ini muncul hanya beberapa hari setelah eskalasi besar konflik Lebanon nyaris terjadi. Pada Senin (2/6), kedua pihak mencapai kesepakatan terpisah yang membuat Israel menunda rencana serangan ke pinggiran selatan Beirut, sementara Hizbullah menghentikan serangan terhadap wilayah Israel utara.
Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa pasukan Lebanon mulai memasuki desa Dibbine di Lebanon selatan pada Kamis sore, berkoordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian PBB setelah militer Israel meninggalkan wilayah tersebut.
Daerah itu sebelumnya menjadi lokasi pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir.
Penarikan tersebut menjadi yang pertama dilakukan Israel dari wilayah Lebanon selatan sejak perang terbaru antara Israel dan Hizbullah pecah sekitar tiga bulan lalu.
Pertempuran di Lebanon, yang membuat Israel menguasai wilayah luas di bagian selatan negara itu, mengancam upaya mengakhiri perang Iran dan membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan minyak dan gas dunia.
Iran menuntut agar setiap kesepakatan damai jangka panjang juga mencakup Lebanon.
Di sisi lain, Netanyahu yang menghadapi pemilu akhir tahun ini ingin melanjutkan ofensif hingga Hizbullah tidak lagi dianggap sebagai ancaman.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berusaha meremehkan kebuntuan diplomatik dan kegagalan sejumlah gencatan senjata sebelumnya menghentikan konflik.
"Kawasan Timur Tengah menganggap gencatan senjata sebagai situasi ketika Anda menembak dengan cara yang lebih moderat,” kata Trump kepada wartawan.
Lebanon kini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya memperpanjang gencatan senjata yang terpisah dalam perang Iran.
Pernyataan bersama antara Israel dan Lebanon menegaskan bahwa seluruh pihak mengecam serangan Iran terhadap negara-negara di kawasan serta aktivitas yang dianggap merusak stabilitas Timur Tengah melalui dukungan terhadap kelompok proksi dan berbagai tindakan agresif lainnya.
Dokumen tersebut juga secara eksplisit berupaya memisahkan konflik Lebanon dari perang Iran.
"Seluruh negara menegaskan kembali bahwa masa depan hubungan Israel dan Lebanon harus ditentukan oleh dua pemerintah yang berdaulat. Mereka menolak setiap upaya negara maupun aktor nonnegara untuk menyandera masa depan Lebanon,” demikian isi pernyataan itu.
Dokumen itu menambahkan bahwa setiap kesepakatan penghentian permusuhan harus dicapai langsung antara pemerintah Israel dan Lebanon melalui mediasi Amerika Serikat, bukan melalui jalur perundingan lain.
Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah Teheran menggunakan Hizbullah dan konflik Lebanon sebagai alat tawar dalam negosiasi gencatan senjatanya sendiri.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Kamis menyatakan militer Israel akan tetap berada di zona keamanan yang mereka bentuk di Lebanon sambil melanjutkan operasi terhadap infrastruktur Hizbullah.
"Untuk saat ini, militer akan tetap melanjutkan tembakan dan aktivitas di lapangan,” katanya.
Menurut Katz, pengaturan baru itu mencerminkan "realitas yang telah kami ciptakan di Lebanon” dan pada akhirnya dapat membuka jalan menuju perjanjian damai serta keamanan yang nyata dan berkelanjutan bagi warga Israel utara.
Pada hari Kamis (04/06), militer Israel kembali mengeluarkan peringatan kepada warga Lebanon selatan bahwa operasi terhadap infrastruktur Hizbollah masih berlangsung di wilayah sekitar Sungai Zahrani.
Militer memperingatkan bahwa siapa pun yang bergerak ke selatan sungai tersebut mempertaruhkan nyawanya. Sungai Zahrani berada sekitar 30 kilometer di utara Sungai Litani.
Editor: Ayu Purwaningsih
