TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah terjadi pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pergantian tersebut ditandai dengan pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa, 2 Juni 2026.
Posisi tersebut kini diisi oleh Nanik S. Deyang yang langsung mulai menyiapkan sejumlah langkah pembenahan.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026, Nanik memaparkan arah kebijakan baru yang akan diterapkan dalam pengelolaan program MBG.
Salah satu fokus utama yang disorot adalah penataan sistem pelaksanaan program di lapangan.
Nanik mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum diproses.
Karena itu, BGN memutuskan tidak terburu-buru menyetujui usulan baru yang masuk.
Di bawah kepemimpinannya, pembangunan SPPG baru untuk sementara akan ditunda melalui kebijakan moratorium.
Langkah tersebut diambil guna mengevaluasi dan menata kembali lebih dari 27.000 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan penting yang menandai arah baru pengelolaan program MBG di era kepemimpinan Nanik.
Baca juga: Baru Menjabat, Kepala BGN Nanik Deyang Nekat Batasi Jumlah Dapur MBG: Enam per Kecamatan Cukup
Nanik mengatakan, saat ini ada banyak pendaftaran untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum diproses.
“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional,” kata Nanik.
“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium,” tuturnya.
Nanik menjelaskan, bukan berarti pembukaan SPPG baru tidak dilakukan lagi.
Dia menegaskan, SPPG yang sudah beroperasi akan dievaluasi untuk memberikan fokus pada daerah-daerah yang belum terjangkau seperti daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).
“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Baca juga: Senggol Kasus Korupsi Dadan Cs, Golkar Desak Kepala BGN Baru Bongkar Praktik Transaksional Dapur MBG
Jika di awal program MBG harus digunakan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kini ada kemungkinan MBG dibiayai dari dana non-APBN.
“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini,” katanya.
Menurut Nanik, sudah banyak beberapa yayasan menerima hibah untuk pembangunan dapur MBG.
Selain itu, para pengusaha yang membuka bisnis di daerah juga bisa memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk program MBG.
“Nah itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN,” ucapnya.
Baca juga: Anak Sony Sonjaya Punya Dapur MBG, Tujuh Dapurnya Terdiri dari Gabungan Milik Teman-teman Anaknya
Untuk memberikan fokus pada daerah 3T yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto, Nanik mengatakan akan ada pelibatan kantin sekolah.
Dia mengatakan, prinsipnya tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T untuk menyalurkan MBG.
“Dan kita juga ini tidak harus membangun dapur baru itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” ucapnya.
Karena setelah dikaji, Nanik mengatakan, tak banyak penerima MBG di daerah 3T sehingga tak memerlukan SPPG dalam jumlah besar.
“Ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” imbuhnya.
Penyaluran MBG di daerah 3T ini akan dilakukan lewat dapur yang sudah ada, bisa dapur umum atau dapur setempat.
“Jadi yang sudah ada existing ya tau dapurnya siapa mungkin ada dapur umum atau apa intinya tidak harus membangun dapur baru,” imbuhnya.
Setelah ditunjuk Prabowo sebagai Kepala BGN, Nanik menyampaikan langsung bahwa program MBG tak lagi mengejar jumlah SPPG, tetapi fokus pada perbaikan kualitas program.
“Nah jadi gini dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” katanya.
Salah satunya adalah mengevaluasi kembali program MBG di sekolah mahal, apakah masih perlu atau dialihkan ke 3T.
“Nah ini yang kita alihkan ke 3T ke jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini,” katanya.
Selain daerah 3T, Nanik mengatakan perbaikan kualitas pada sasaran 3B, Bumil (Ibu Hamil), Busui (Ibu Menyusui) dan Balita.
“Nah itulah kira-kira yang pokoknya fokus biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, sebagai orang yang 34 tahun berkecimpung di dunia auditor, ia akan membuat sistem pengawasan yang matang.
“Saya sudah sepintas tahu ya kan memang ada lah portal MBG lah, dialog, sistem-sistem yang ada di sini, SIPGN dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi proses validasinya itu sebenarnya belum ada,” katanya.
Selain itu, Agustina mengatakan akan ada penguatan kolaborasi dengan kementerian lain terkait data.
“Ya misalnya ya yang jelas yang sekarang sudah dipakai juga nih di data untuk yang Dapodik misalnya gitu ya,” imbuhnya.
Akhir kata, Nanik mengucapkan terima kasih kepada awak media yang membantu perbaikan program MBG.
Dia mengatakan “mohon dikoreksi kalau kami salah.”
Nanik mengatakan, BGN butuh banyak masukan dan akan menggelar konferensi pers setiap minggu untuk keterbukaan informasi.
(TribunTrends/Kompas.com)
