TRIBUNKALTIM.CO - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah sempat menembus level Rp 18.000 per dollar AS.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai daya tahan perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dari faktor global maupun domestik.
Sejumlah ekonom menilai pergerakan rupiah saat ini tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa.
Nilai tukar yang terus tertekan dinilai menjadi indikator penting yang mencerminkan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia, mulai dari arus modal asing hingga kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Rupiah Diprediksi bisa Tembus Rp 20.000 per Dollar AS di Akhir Juni, Ekonom: Kelas Menengah Menyusut
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayah, menyebut soal perekonomian Indonesia ditengah anjloknya nilai tukar rupiah atas Dollar Amerika Serikat (AS).
Perdagangan terakhir Jumat (5/6/2026), rupiah ditutup menguat tipis di level sekitar Rp18.036 per dolar AS, sementara sempat bergerak di rentang Rp18.049–Rp18.066 per dolar AS
Achmad Nur pun mengatakan, pelemahan rupiah sempat menjadi lima terendah untuk pelemahan mata uang di dunia atas dollar AS.
“Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun tembus Rp18.000. Rupiah kita termasuk lima yang terendah, year to date-nya kita itu melemah 7 persen,” kata Achmad, mengutip tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (5/6/2026).
Fenomena ini pun seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia.
Ia menilai capaian tersebut menjadi peringatan bagi para pengelola ekonomi nasional.
“Dan ini merupakan tamparan untuk para pengelola ekonomi kita. Kenapa menjadi yang terendah?"
Dampak pelemahan rupiah juga berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang impor, biaya transportasi, hingga meningkatnya tekanan terhadap daya beli.
Kelompok kelas menengah disebut menjadi salah satu pihak yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup akibat kondisi tersebut.
Baca juga: Kurs Rupiah Hari Ini Dibuka Rp 18.017 per Dollar AS, Cek Nilai Tukar di Bank Mandiri, BNI dan BCA
Achmad juga menilai pelemahan rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS menjadi sinyal serius bagi kondisi perekonomian nasional.
Menurut dia, angka tersebut bisa dianalogikan seperti termometer yang menunjukkan kondisi tubuh sedang tidak baik.
"Kalau kita lihat angka 18.000 ini seperti termometer yang sudah menunjukkan warna merah. Ibarat badan, ekonomi kita itu sudah panas,” ujarnya lagi.
Ia pun menyoroti pernyataan sejumlah otoritas yang masih menyebut ekonomi Indonesia dalam kondisi sehat.
Achmad mempertanyakan optimisme tersebut karena indikator yang terlihat justru menunjukkan tekanan cukup berat.
“Tapi saya bingungnya begini, para otoritas kita selalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu sehat. Padahal kalau kita lihat dari termometer ini warnanya sudah merah. Artinya kita ini sedang sakit,” katanya.
Baca juga: Rupiah Terus Melemah, Menkeu Purbaya Akui Pembayaran Utang Negara Membengkak
Pelemahan rupiah yang terus berlanjut ini memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada pelaku usaha besar atau investor, tetapi mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah hingga warga desa melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga menurunnya daya beli.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai pelemahan rupiah saat ini dipicu kombinasi tekanan global dan persoalan domestik yang terjadi bersamaan.
Konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya disebut menjadi salah satu faktor utama yang mengguncang pasar global.
Menurut Anton, ancaman penutupan Selat Hormuz dan kenaikan harga minyak dunia membuat investor global memilih memindahkan aset mereka ke dolar AS yang dianggap lebih aman.
Akibatnya, arus modal asing keluar dari Indonesia semakin besar dan memperlemah rupiah.
“Investor global pasti menganggap sementara ini Indonesia kurang menjanjikan untuk investasi. Mereka memilih memegang aset dolar,” ujarnya, mengutip ums.ac.id, Rabu (27/5/2026).
Selain faktor global, pasar juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai belum konsisten.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dianggap baik secara sosial, namun pasar meragukan kemampuan negara membiayainya dalam jangka panjang di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.
Anton menyebut kenaikan belanja pemerintah hingga 21 persen menjadi perhatian pelaku pasar.
Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada dilema mempertahankan subsidi BBM saat harga minyak dunia meningkat.
“Kalau subsidi dilepas dan harga BBM naik, dampaknya pasti ke inflasi. Ketika daya beli turun, aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat. Itu yang dibaca pasar,” jelasnya.
Baca juga: Istana Tepis Isu Menkeu Purbaya Mundur Efek Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dollar
Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sujito, S.S., M.Si., menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi situasi saat ini.
Menurutnya, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di pasar keuangan, tetapi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.
Arie mengatakan, masyarakat kini mulai menghitung ulang pengeluaran, mengurangi konsumsi kebutuhan sekunder, hingga menunda berbagai rencana hidup karena biaya hidup terus meningkat.
Situasi tersebut, perlahan menimbulkan rasa tidak aman akibat menurunnya nilai tabungan dan kemampuan ekonomi keluarga.
“Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun,” ungkapnya, mengutip ugm.ac.id.
Ia mengingatkan tekanan ekonomi berkepanjangan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas apabila masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer.
Menurut Arie, kondisi tersebut bisa memengaruhi stabilitas sosial hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer itu akan punya dampak secara sosial,” jelasnya.
Arie juga menyoroti berkurangnya kapasitas fiskal daerah akibat menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Dampaknya mulai terasa pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan pembangunan daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan.
Menurutnya, program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya mampu menjawab tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Terjadi diskoneksi antara upaya-upaya program yang dilakukan itu dengan krisis yang terjadi,” tuturnya.
Meski demikian, Anton menilai kondisi ini masih dapat diantisipasi apabila pemerintah mampu memperbaiki komunikasi kebijakan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.
Selain itu, peran Bank Indonesia dinilai penting dalam menjaga stabilitas rupiah melalui pengelolaan cadangan devisa dan kebijakan likuiditas dolar di dalam negeri.
“BI bisa mengintervensi pasar dan menjaga likuiditas dolar agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar,” pungkas Anton. (*)
