BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya memicu ketegangan politik baru.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, mendesak agar lembaga yang mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut segera dibubarkan karena dinilai mengalami bobrok struktural.
Namun, usulan ekstrem ini langsung ditolak keras oleh Fraksi Golkar DPR RI yang memilih pasang badan demi menyelamatkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Berikut ulasan lengkapnya
Terjeratnya petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus korupsi membuat citra lembaga tersebut tercoreng, sehingga adanya wacana pembubaran hingga evaluasi.
Di tengah proses hukum yang terus berjalan, muncul dua pandangan berbeda. Sebagian pihak menilai BGN perlu dibubarkan karena dianggap gagal menjaga integritas program, sementara pihak lain meminta pemerintah fokus melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola.
Perdebatan ini muncul setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kasus tersebut menjadi sorotan nasional karena berkaitan langsung dengan program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan anak Indonesia.
Salah satu suara paling keras datang dari politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (5/6/2026), ia mengusulkan agar pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional.
Menurut Guntur, kasus yang menjerat tiga mantan pimpinan BGN menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam lembaga tersebut. Ia menilai pergantian pimpinan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
Guntur juga menyinggung besarnya dugaan kerugian yang muncul dalam perkara tersebut. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap BGN.
"Tiga Pimpinan Korupsi. 10 Triliun Digarong? Harusnya BGN yang Dibentuk Jokowi itu Dibubarkan," tulis Guntur.
Pernyataan itu langsung memantik diskusi publik mengenai efektivitas dan masa depan lembaga yang selama ini menjadi motor utama pelaksanaan program MBG.
Di tengah munculnya usulan pembubaran BGN, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan.
Meski mengaku sedih harus mencopot Dadan Hindayana yang sebelumnya mendapat kepercayaan untuk memimpin BGN, Prabowo memastikan komitmennya dalam memberantas korupsi tidak akan berubah.
Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengumpulan 12 ribu penggerak MBG di Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026). (Dok. Setpres) (IST)
Pemerintah juga menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat tidak boleh menghentikan manfaat program bagi masyarakat.
Dengan kata lain, perbaikan tata kelola akan dilakukan tanpa mengorbankan keberlangsungan program yang telah berjalan.
Berbeda dengan usulan pembubaran BGN, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, memilih mendorong langkah evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut Sarmuji, program tersebut tetap memiliki tujuan yang baik dan penting bagi masa depan generasi muda Indonesia. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya, bukan menghentikan programnya.
“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Ia menegaskan bahwa program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Sarmuji secara khusus menyoroti dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencuat dalam kasus korupsi MBG.
Menurut dia, praktik semacam itu bertentangan dengan semangat utama program yang seharusnya berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Karena itu, ia mendesak BGN memberikan jaminan bahwa seluruh proses penunjukan dan pengelolaan SPPG dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” ujar dia.
Sarmuji menilai kepercayaan masyarakat terhadap program MBG hanya bisa dipulihkan jika transparansi menjadi prioritas utama dalam tata kelola lembaga.
Selain persoalan tata kelola, Sarmuji juga menyinggung banyaknya laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang dibagikan melalui program MBG.
Berbagai unggahan di media sosial, menurutnya, menunjukkan masih adanya persoalan terkait porsi makanan, kandungan gizi, hingga standar penyajian yang dinilai belum memadai.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak para siswa sebagai penerima manfaat program.
“Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” kata Sarmuji.
Menurut dia, lambatnya perbaikan terhadap berbagai keluhan tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi menyeluruh di tubuh BGN.
Sarmuji juga meminta agar evaluasi tidak dilakukan secara parsial. Ia menilai seluruh rantai pelaksanaan program MBG harus diperiksa secara komprehensif, mulai dari mekanisme penyaluran, pengawasan, hingga penggunaan anggaran.
Baginya, setiap rupiah uang negara yang digunakan dalam program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya," ujar dia.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal jalannya program MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan awal dan terbebas dari praktik penyimpangan.
"Tujuannya satu agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo,” tegas Sarmuji.
Perbedaan pandangan antara usulan pembubaran dan evaluasi menyeluruh menunjukkan besarnya tekanan yang kini dihadapi pimpinan baru BGN.
Di satu sisi, publik menuntut penegakan hukum yang tuntas terhadap kasus korupsi yang sedang diusut. Di sisi lain, masyarakat berharap program MBG tetap berjalan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi jutaan penerima manfaat.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan baru BGN untuk membuktikan bahwa lembaga tersebut mampu bangkit dari krisis, memperbaiki tata kelola, serta mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terguncang akibat kasus korupsi yang menjerat para pendahulunya.
