TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Prediksi ini disampaikan oleh pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur.
Dia menilai perombakan (reshuffle) kabinet diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Syurya menekankan, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang memiliki kapasitas teknokratis dan mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator yang bagus ke publik.
“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.
Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.
Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.
“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.
Ia menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.
“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” tutup Syurya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis rumor yang menyebutkan adanya rencana pergantian posisi Menteri Keuangan dan pimpinan Bank Indonesia (BI).
Penegasan itu disampaikan Mensesneg usai rapat bersama dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Isu perombakan susunan pimpinan pengelola perekonomian itu dipastikan tidak pernah dibahas oleh pihak Istana. "Lho siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti," ujar Prasetyo.
Dijelaskan Prasetyo, pemerintah meminta publik untuk tidak mudah percaya pada spekulasi liar yang beredar terkait perombakan figur di kementerian maupun lembaga negara.
"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ucapnya.
Mensesneg mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelaraskan kebijakan antarlembaga. Pertemuan antar pelaku otoritas ekonomi saat ini terus dilakukan secara intens. "Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas apa, yang mengelola ekonomi," tambah Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan dan rapat antarpemangku kebijakan akan terus digencarkan untuk merespons dinamika yang ada.
"Hari ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat," tutupnya.
Pernyataan dari Istana ini muncul di tengah tingginya kekhawatiran pelaku pasar akibat pelemahan nilai tukar Rupiah dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjiyo sendiri hari ini masih menghadiri rapat koordinasi yang digelar DPR bersama otoritas moneter, otoritas fiskal dan pemerintah yang difasilitas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Sabtu, 6 Juni 2026.
Kepada wartawan yang mencegatnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat.
"Dari meeting APBN, dari pertemuan APBN kita kemarin, sudah terlihat fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada," tutur Purbaya.
Ke depan, pemerintah akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron.
"Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral."
"Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," jelasnya.
