TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah kini memasuki fase evaluasi besar-besaran.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
Dampaknya mulai terasa di lapangan. Ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasionalnya sementara waktu akibat tidak lolos evaluasi yang dilakukan.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Data terbaru menunjukkan sebanyak 372 SPPG di provinsi tersebut berstatus suspend karena berbagai persoalan teknis maupun operasional.
Secara nasional, jumlah SPPG yang pernah dikenai penghentian operasional sementara bahkan mencapai 8.182 unit selama periode 2025 hingga 2026.
Angka itu setara dengan sekitar 30 persen dari total 27.208 SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru, bukan hanya bagi pengelola dapur dan penerima manfaat program, tetapi juga para pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal besar untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Baca juga: Surat Rahasia PDIP Bocor, Ngaku Tahu Program MBG Bakal Jadi Bancakan Korupsi, Wanti-wanti Kader
Di tengah upaya pemerintah membenahi tata kelola program, para mitra pelaksana di lapangan menghadapi ketidakpastian yang tidak ringan. Selain suspend, rencana moratorium pembangunan dan pengoperasian dapur baru turut menjadi sumber kecemasan.
Banyak dapur yang telah selesai dibangun dengan biaya besar kini belum mendapatkan kepastian kapan dapat beroperasi. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha harus menghadapi beban finansial yang terus berjalan, terutama bagi mereka yang membangun fasilitas menggunakan dana pinjaman.
Wakil Bendahara DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Andy Syayuti, mengungkapkan bahwa banyak anggotanya telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar demi memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
"Banyak mitra sudah mengeluarkan investasi, bahkan ada yang menggunakan pinjaman. Harapannya investasi itu bisa kembali, meskipun secara bertahap," ujar Andy.
Menurutnya, ketidakjelasan operasional akibat suspend maupun moratorium membuat para pengusaha berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka mendukung program pemerintah, namun di sisi lain mereka tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang jatuh tempo.
"Saat ini banyak dapur yang di-suspend. Ada juga rencana moratorium, sehingga dapur yang sudah dibangun belum bisa beroperasi. Situasi ini cukup menegangkan, tapi kami berharap ada solusi," lanjutnya.
Andy memperkirakan jumlah dapur di Jawa Timur yang terdampak kebijakan tersebut mencapai ratusan unit, baik yang berstatus suspend maupun yang belum bisa beroperasi akibat moratorium.
Berdasarkan data BGN untuk Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, terdapat 16.594 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.466 SPPG tercatat pernah dikenai sanksi penghentian operasional sementara.
BGN mengelompokkan penyebab suspend ke dalam dua kategori utama.
Pertama adalah kasus-kasus menonjol yang berjumlah 61 kejadian. Kasus ini umumnya berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berdampak pada penerima manfaat, termasuk gangguan kesehatan yang muncul setelah konsumsi makanan program MBG.
Baca juga: Anggaran Macet Pasca Dadan Hindayana Cs Ditangkap Kejagung, Dapur MBG di Bangkalan Resmi Ditutup
Kategori kedua adalah persoalan teknis yang jumlahnya jauh lebih besar, yakni mencapai 1.605 kasus. Permasalahan tersebut meliputi infrastruktur yang tidak memenuhi standar, tata kelola yang kurang baik, hingga penurunan kualitas gizi makanan yang disajikan.
BGN menegaskan bahwa setiap keputusan suspend dilakukan berdasarkan penilaian objektif dengan mempertimbangkan faktor keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar pengadaan bahan baku, serta kelengkapan fasilitas wajib seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan standar kebersihan dapur.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa kebijakan suspend bukanlah bentuk penghentian program, melainkan langkah korektif untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Menurutnya, keselamatan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat tidak boleh dikompromikan.
"Dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 pernah di-suspend," kata Nanik.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran, tata kelola, maupun pemenuhan standar fasilitas dapur.
Selain itu, seluruh mitra diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sanksi suspend hingga tindakan administratif yang lebih berat dapat kembali dijatuhkan.
Baca juga: Jampidsus Blak-blakan Soal Peluang Periksa SPPG Bentukan TNI-Polri, Kejagung: Tidak Semua Bermasalah
Meski menghadapi tekanan akibat suspend dan moratorium, para pelaku usaha menyatakan tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah.
Namun mereka berharap adanya kepastian regulasi dan solusi yang dapat memberikan kejelasan terhadap investasi yang telah terlanjur dikeluarkan.
Menurut Andy, seluruh mitra memahami bahwa kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan syarat mutlak dalam menjalankan program yang menyangkut kesehatan masyarakat.
"Intinya, kami mendukung penuh program pemerintah untuk pemenuhan gizi. Tapi kami juga harus patuh SOP. Tidak bisa main-main, karena sedikit saja kesalahan bisa berdampak suspend.
Harus patuh SOP yang berlaku. Ini menyangkut keamanan dan kesehatan banyak orang," pungkasnya.
Kini, di tengah upaya BGN memperketat pengawasan dan membenahi tata kelola, nasib ratusan dapur yang terhenti sementara menjadi perhatian besar. Di satu sisi pemerintah ingin memastikan standar kualitas terpenuhi, namun di sisi lain para pelaku usaha berharap ada kepastian agar investasi yang telah mereka tanamkan tidak berakhir sia-sia.
***
(TribunTrends/TribunJatim)
