SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis kembali mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai harapan, Jatim akan mencatatkan sejarah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Keyakinan tersebut mengemuka menjelang penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan hasil pemeriksaan yang telah diterima menunjukkan sinyal positif bagi Pemprov Jatim.
"Insyaallah dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang alhamdulillah kita akan WTP," kata Adhy usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (8/6/2026).
Baca juga: Pemkab Nganjuk Kembali Raih Opini WTP, Catat Rekor 9 Kali Berturut-turut
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Predikat ini menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Menurut Adhy, capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan serta sistem akuntabilitas yang diterapkan Pemprov Jatim berjalan dengan baik dan konsisten.
Jika kembali meraih WTP tahun ini, maka Jawa Timur berhasil mempertahankan capaian tersebut selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.
Meski demikian, Adhy menegaskan pihaknya tetap menunggu hasil resmi yang akan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan BPK setelah melakukan audit terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah.
Baca juga: Sidoarjo Raih Opini WTP ke-13 Berturut-turut: Bukti Tata Kelola Akuntabel
Dokumen tersebut berisi temuan pemeriksaan, kesimpulan audit, serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menjelaskan rapat yang digelar di Gedung DPRD pada Senin (8/6/2026) merupakan Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, rapat tersebut tidak berkaitan langsung dengan penyampaian LHP BPK yang akan berlangsung sehari berikutnya.
"Rapat hari ini untuk menyelaraskan eksekutif dengan DPRD," kata Blegur.
Ia menambahkan, koordinasi antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan optimisme meraih opini WTP ke-11 berturut-turut, Pemprov Jatim berharap capaian tersebut menjadi bukti komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.
