POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Manggar sejak pagi hari tidak menyurutkan langkah puluhan orang untuk memadati Ruang Satu Hati Bangun Negeri (SHBN) Kantor Bupati Belitung Timur, Senin (8/6/2026).
Meski pakaian dari para tamu undangan tampak basah akibat terkena cipratan air hujan di luar ruangan, atmosfer di dalam aula pertemuan tetap antusias.
Puluhan peserta yang terdiri dari staf ahli setda Beltim, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Beltim, kepala bagian, camat dan kepala desa se-Beltim, SBM II PT Pertamina, direktur agen LPG di Beltim, hingga para pemilik pangkalan gas duduk berjejer rapi.
Mereka hadir untuk menyaksikan langsung momen Soft Launching Sistem Informasi Gas Belitung Timur (SIGAS BELTIM) sekaligus Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Prosesi acara berlangsung khidmat, diawali oleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan pembacaan doa.
Setelah rangkaian pembukaan, acara langsung berlanjut pada sesi pemaparan materi pokok mengenai sistem informasi digitalisasi gas subsidi tersebut, diikuti simulasi penggunaan aplikasinya di hadapan para undangan.
Ditemui usai memberikan pemaparan, Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Ekbang) Setda Beltim, Tri Astuti Ramadhani Haliza menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang di balik lahirnya terobosan tersebut.
Tri mengatakan selama ini tata kelola distribusi gas melon 3 kilogram di lapangan sering kali menemui tantangan, mulai dari indikasi tidak tepat sasaran, hingga isu kelangkaan di tingkat pengecer.
Tri mengungkapkan masalah dari hal itu ialah minimnya ketersediaan data secara real-time mengenai pergerakan stok dan penyaluran di tingkat pangkalan.
Oleh karena itu, Pemkab Beltim langsung menginisiasi sistem berbasis web terintegrasi ini melalui laman resmi sigas.beltim.go.id.
"Melalui SIGAS BELTIM, kita mendigitalisasi seluruh proses distribusi gas LPG 3 kg di daerah. Fitur utamanya mencakup database lengkap penerima subsidi yang terverifikasi, pendataan pangkalan, hingga pemetaan lokasi pangkalan dalam bentuk peta digital untuk memudahkan masyarakat," ujar Tri.
Tri juga mengatakan alasan mengapa pemerintah daerah mengundang seluruh jajaran camat dan kepala desa dalam acara peluncuran ini.
Pihak Pemdes dan kecamatan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan keberadaan situs ini. Jadi, masyarakat luas tahu bahwa mereka kini bisa memantau sendiri ke mana saja pasokan gas 3 kilogram disuplai setiap harinya.
Tri pun menegaskan bahwa keberadaan SIGAS ini akan menjadi senjata utama pemerintah untuk meluruskan informasi atau rumor keliru menggunakan data yang akurat.
“Pertama, jika isu mencuat, kami akan langsung menyampaikan data kepada masyarakat melalui aplikasi ini untuk membuktikan bahwa kuota suplai yang masuk ke Belitung Timur sebenarnya stabil. Jadi data ini berfungsi mutlak untuk menepis isu seperti kelangkaan,” ucapnya.
Tri mengatakan bahwa kevalidan data harus selaras dengan kondisi di lapangan. Jadi, apabila data di aplikasi SIGAS menunjukkan kenormalan namun masyarakat kesulitan, hal itu mengindikasikan adanya praktik kecurangan distribusi.
"Artinya distribusinya bermasalah. Jika kondisi seperti itu terdeteksi oleh sistem, maka fungsi monitoring kami akan langsung menindak tegas," ungkapnya.
Pemerintah Ikut Bertanggung Jawab
Sementara itu, dukungan diberikan oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Bayu Priambodo.
Bayu menjelaskan bahwa di era transformasi digital saat ini, instansi pelayanan publik dituntut untuk bergerak semakin cepat, tepat, dan wajib berbasis pada keakuratan data.
Inovasi teknologi dinilai menjadi satu di antara kunci utama yang manjur untuk menjawab segala kebutuhan di tengah masyarakat.
“Ketersediaan energi, khususnya gas LPG, merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memikul tanggung jawab untuk memastikan roda distribusinya berjalan baik dan tepat sasaran,” kata Bayu.
Bayu mengatakan fungsi pengawasan di lapangan tidak akan berjalan jika hanya bergantung pada pemerintah daerah semata.
Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemda, agen penyuplai, hingga pangkalan-pangkalan resmi yang berdiri sebagai garda terdepan di masyarakat.
“Melalui koordinasi yang solid, kita bersama-sama dapat meminimalkan berbagai kendala teknis di lapangan serta mencegah terjadinya celah penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi,” pungkasnya. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)
