TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Bali dipastikan bakal ikut merasakan dampak positif dari proyek konservasi laut internasional senilai 20 juta Euro atau setara Rp416 miliar yang dikucurkan Pemerintah Jerman untuk menjaga kawasan laut lepas antara Indonesia dan Australia.

Proyek bertajuk Living High Seas tersebut diyakini akan membantu menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia, termasuk perairan Bali yang selama ini menjadi penopang utama sektor pariwisata bahari, terumbu karang, hingga perikanan masyarakat pesisir.

Diketahui, Pemerintah Jerman resmi mengucurkan dana sebesar 20 juta Euro atau setara dengan Rp416 miliar untuk mendukung implementasi perjanjian internasional terbaru tentang keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional (Biodiversity Beyond National Jurisdiction/ BBNJ). 

Indonesia terpilih menjadi salah satu negara mitra utama sekaligus pelopor (first mover) dalam proyek konservasi laut lepas yang dinamai Project Living High Seas ini, dengan fokus area yang mencakup wilayah perairan laut lepas di antara Indonesia dan Australia. 

Dampak dari proyek ini dipastikan akan ikut mengamankan masa depan ekologi laut teritorial Indonesia, termasuk wilayah perairan Bali yang nantinya diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga kerja sama pemerintah Jerman yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: VIDEO Pohon Beringin Besar di Jembrana Bali Terbakar, Pemicunya Diduga Api Dupa

Sebagaimana disampaikan Representative Director GIZ Indonesia & ASEAN, Hans-Bruns Ludwig saat dijumpai Tribun Bali di sela acara World Ocean & Coral Triangle Day 2026 di Peninsula Island, Nusa Dua, Badung, Bali, pada Minggu 7 Juni 2026 siang. 

"Kami ditugaskan oleh Pemerintah Jerman dan kami menerima dana finansial tahunan atau dua tahunan dari pemerintah kami untuk menerapkan dana tersebut ke dalam berbagai bidang tematik yang berbeda," ujar Hans-Bruns Ludwig.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan Jerman di Indonesia bukanlah hal baru melainkan sebuah komitmen panjang yang telah mengakar. Rekam jejak kemitraan ini bahkan telah melewati perayaan momen emasnya.

"Kami telah bekerja di sini, di Indonesia, selama 50 tahun saat ini. Jadi, tahun lalu kami baru saja merayakan hari jadi kami yang ke-50 di sini. Kami menyediakan kerja sama teknis, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas," bebernya. 

Hans menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari bidang tematik yang dikerjakan oleh GIZ adalah alam yang tangguh (resilient nature). 

Di bawah payung program tersebut, GIZ bergerak aktif dalam menjaga kelestarian hutan tropis, bakau, hingga isu krusial mengenai keanekaragaman hayati guna menyelamatkan terumbu karang. 

Ia juga menegaskan bahwa sebagai organisasi milik pemerintah, GIZ selalu bekerja berdampingan dengan mitra politik resmi di jajaran pemerintahan, di mana Bappenas bertindak sebagai mitra utama, serta berkolaborasi erat dengan kementerian teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Lebih lanjut, Hans merefleksikan bagaimana hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat positif dalam lima dekade terakhir. 

Kerja sama ini tidak lagi dipandang sebagai hubungan satu arah berupa pemberian bantuan, melainkan sebuah bentuk kemitraan yang setara di mana kedua belah pihak saling berbagi ilmu dan pengalaman.

"Kerja sama Indonesia-Jerman juga agak berubah dari yang sebelumnya memang ini disebut seperti bantuan dari pemerintah Jerman, tetapi sekarang sebenarnya ini lebih ke kerja sama, lebih ke kemitraan antara dua negara ini," ujarnya. 

"Karena memang banyak hal sebenarnya yang dari Indonesia juga bisa menjadi pembelajaran buat Jerman juga," sambung Hans.

Namun, Hans tidak menampik bahwa Indonesia memiliki tantangan geografis dan demografis yang sangat masif bagi mitranya di Eropa, terutama terkait ledakan populasi yang terpusat di Pulau Jawa. 

Ia memberikan perbandingan unik mengenai ukuran wilayah dan kepadatan penduduk yang sempat membuat Pemerintah Jerman tercengang.

"Tantangan di Indonesia dengan populasinya yang sangat besar, apalagi konsentrasi tadi di Pulau Jawa, bahwa dengan ukuran wilayah sebesar Yunani, populasinya itu bisa beberapa kali lipat dari Yunani," bebernya. 

"Dan itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan juga oleh Pemerintah Jerman bagaimana mengelola sumber daya manusia ini dan juga memberi mereka makan secara berkelanjutan," tambah Hans.

Melanjutkan penjelasan teknis mengenai komitmen dana hibah tersebut, Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia & ASEAN, Yuliana Cahya Wulan, mengungkapkan bahwa Project Living High Seas berdurasi dari tahun 2026 hingga 2031. 

Dana sebesar 20 juta Euro tersebut bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup Jerman di bawah program International Climate Initiative (IKI), dan mendapatkan sokongan dana tambahan dari Minderoo Foundation asal Australia untuk mengintegrasikan aspek gender dalam penyusunan proposal pengelolaan laut.

Perjanjian BBNJ ini merupakan perjanjian terbaru di bawah UNCLOS, yang memang baru entry into force-nya pun baru Januari tahun ini, 2026," jata dia. 

Perjanjian ini sebenarnya sudah didiskusikan selama 20 tahun, tapi baru diadopsi di tahun 2023, kemudian diberlakukan Januari 2026 setelah ada 60 negara yang meratifikasi. 

"Indonesia sendiri sudah meratifikasi melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2025. Sementara Jerman sendiri proses ratifikasinya masih berjalan, tapi mereka sudah berkomitmen kuat mendanai implementasinya," urai Yuliana Cahya Wulan.

Yuliana membeberkan bahwa di dalam konvensi BBNJ sebenarnya terdapat empat pilar utama, yaitu sumber daya genetik laut, alat manajemen berbasis area (Area Based Management Tools/ABMT). 

Termasuk Kawasan Lindung Laut (Marine Protected Areas/ MPA), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pengembangan kapasitas. Untuk proyek Living High Seas ini, GIZ bersama Indonesia sengaja memfokuskan diri pada pilar kedua, yaitu ABMT.

"Keluarannya nanti, yang pertama kita akan membantu negara-negara mitra untuk mengumpulkan data-data berbasis ilmiah (scientific based)," bebernya. 

Karena kawasan BBNJ ini berada di laut lepas, di luar ZEE atau di luar 200 mil laut, kawasan ini masih sangat minim pengetahuan, informasi, dan data. 

Padahal area laut lepas ini menjadi sangat rentan karena tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada undang-undang negara manapun yang berlaku di sana, tetapi semua orang bisa mengaksesnya. 

"Akibatnya, terjadi banyak eksploitasi berlebihan (over-exploitation) terutama dari kapal-kapal besar yang beroperasi di sana tanpa ada pengawasan," jelas Yuliana. 

Melalui pendanaan ini, GIZ akan membangun kapasitas negara mitra untuk mendeterminasi dan menentukan wilayah-wilayah mana saja di laut lepas yang mendesak untuk dikonservasi. 

Selain untuk aspek perlindungan keanekaragaman hayati, proyek ini juga akan merumuskan bagaimana pemanfaatan laut lepas tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

Dalam mengeksekusi dana jumbo ini, GIZ tidak bergerak sendirian melainkan menggandeng organisasi global seperti Global Ocean Biodiversity Initiative (GOBI) dan IUCN, serta bermitra lokal dengan Konservasi Indonesia di tingkat nasional.

Meskipun dana ratusan miliar rupiah tersebut harus dibagi untuk menyokong lima negara first mover yaitu Indonesia, Senegal, Brasil, dan Mikronesia porsi kegiatan untuk Indonesia dipastikan akan memberikan dampak ekologi yang nyata dan langsung di tingkat daerah, khususnya bagi pulau-pulau yang berbatasan dengan laut lepas.

"Karena ini untuk membantu perjanjian BBNJ yang memang kawasannya itu ada di laut lepas, jadi di luar dari laut teritorial Indonesia dan di luar dari ZEE Indonesia, mungkin nanti kegiatannya akan banyak sebenarnya untuk mengaddress yang ada di laut lepas," kata dia. 

"Tapi kan tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi di laut lepas, terutama yang Indonesia itu mungkin kawasan laut lepas yang berada di antara Indonesia dan Australia, pasti nanti akan ada pengaruhnya yang besar terhadap perairan Indonesia juga, termasuk Bali," pungkas Yuliana. (*)