TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tekanan yang menghimpit industri perhotelan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin nyata.
Bukan hanya tingkat hunian yang terus menurun, sejumlah pelaku usaha kini mulai mengambil langkah ekstrem untuk mempertahankan bisnisnya.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Timur mengungkapkan sedikitnya empat hotel di Balikpapan dan Samarinda saat ini telah ditawarkan untuk dijual.
Diketahui, Samarinda adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Kaltim sementara Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kaltim.
Baca juga: Karyawan Hotel di Samarinda Dirumahkan Bergilir, Okupansi Anjlok Imbas Efisiensi dan Tambang Lesu
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sektor perhotelan tengah menghadapi masa sulit yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Sekretaris PHRI Kalimantan Timur, Febri Yudiono, mengatakan informasi penjualan hotel tersebut telah masuk ke organisasi.
Bahkan, PHRI turut membantu menjembatani komunikasi dengan calon investor maupun pembeli yang berminat mengambil alih aset tersebut.
"Untuk saat ini yang sudah masuk informasinya ke PHRI itu ada empat," ujar Febri saat ditemui di Sevensix Hotel Balikpapan, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, hotel yang ditawarkan tersebut berasal dari berbagai kategori, mulai dari hotel nonbintang hingga hotel berbintang empat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan usaha tidak hanya dirasakan hotel kelas tertentu, melainkan hampir merata di seluruh segmen industri.
Menurutnya, rendahnya tingkat okupansi menjadi salah satu faktor utama yang memperberat kondisi usaha.
Situasi tersebut diperparah dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan penunjang hotel.
Di saat bersamaan, pasar utama perhotelan di Kalimantan Timur yang selama ini banyak bergantung pada perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan juga mengalami penurunan signifikan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membuat frekuensi rapat, kegiatan, maupun perjalanan dinas berkurang drastis.
Akibatnya, banyak hotel kehilangan sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang utama bisnis mereka.
"Empat hotel itu terdiri dari hotel nonbintang, bintang dua, bintang tiga, sampai bintang empat," katanya.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha, sejumlah hotel mulai menerapkan berbagai langkah penghematan.
Beberapa di antaranya melakukan pengurangan tenaga kerja, menerapkan sistem kerja bergilir, mengurangi jam kerja karyawan, hingga merumahkan sebagian pekerja.
Hotel berbintang tiga ke atas disebut menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Selain memiliki jumlah kamar yang lebih banyak, hotel kategori ini juga menanggung beban operasional dan kebutuhan tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding hotel skala kecil.
"Kalau hotel-hotel berbintang tiga ke atas itu paling banyak terdampak, karena mereka jumlah pekerja lebih banyak dibandingkan hotel-hotel kecil," ungkapnya.
Meski demikian, Febri menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi pilihan terakhir yang diupayakan dihindari pelaku usaha.
Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Ia mengingatkan, apabila gelombang PHK terjadi secara masif di sektor perhotelan, maka angka pengangguran akan meningkat dan berpotensi memicu berbagai persoalan turunan lainnya.
Karena itu, sebagian besar pelaku usaha masih berupaya mencari berbagai alternatif agar dapat mempertahankan tenaga kerja yang ada sembari menunggu kondisi pasar membaik.
Namun demikian, ia mengakui situasi yang dihadapi industri perhotelan saat ini tergolong sangat berat.
"Kalau mau jujur, saat ini kondisinya sangat parah sebenarnya. Efek dominonya ke mana-mana.
Kalau banyak yang di-PHK, tingkat pengangguran akan meningkat dan juga akan berpengaruh ke tingkat kriminalitas," pungkasnya.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah Hantam Perhotelan Kaltim, Okupansi Hotel Sempat Terkoreksi Tajam
(TribunKaltim.co/Ardiana Kinan)
