TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -- Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan tetap dilakukan.
Kepastian tersebut disampaikan setelah pertemuan antara pihak SPBU, nelayan, dan Dinas Perikanan yang membahas distribusi solar bagi masyarakat pesisir pada Senin (8/6/2026).
Pengelola SPBU Tanah Hitam, Agus Salim, mengatakan pertemuan yang diinisiasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bersama Dinas Perikanan telah menghasilkan kesepahaman bersama terkait penyaluran BBM solar untuk nelayan.
"Memang pada awalnya situasi sempat demikian, namun melalui pertemuan yang dilaksanakan hari ini yang diinisiasi oleh HNSI dan Dinas Perikanan, telah tercapai kesepahaman bersama bahwa kebutuhan BBM untuk nelayan tetap akan disalurkan sebagaimana mestinya," kata Agus Salim.
• Nelayan Sambas Terpaksa Beli Solar Rp18 Ribu per Liter, Keluhkan Kuota Subsidi Tak Cukup
Agus menjelaskan hasil pertemuan menunjukkan respons positif dari seluruh pihak yang hadir.
Menurutnya, keberadaan SPBU memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan nelayan terhadap BBM jenis solar.
"Dari hasil pertemuan tersebut, terlihat adanya respons positif dari para peserta yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SPBU sangat diperlukan, khususnya untuk mendukung kebutuhan nelayan terhadap BBM jenis solar," ujarnya.
Melalui dialog yang dilakukan bersama nelayan dan Dinas Perikanan, berbagai isu yang sebelumnya berkembang terkait distribusi solar bersubsidi dapat diklarifikasi. Kesepakatan yang dicapai juga memastikan penyaluran solar kembali dilakukan.
"Dengan demikian, isu-isu yang sebelumnya berkembang di media dan sempat mendiskreditkan SPBU maupun Dinas Perikanan dapat diluruskan. Alhamdulillah, pada hari ini telah dicapai kesepakatan bahwa mulai besok penyaluran solar di SPBU dapat kembali dilakukan," tegasnya.
Agus berharap kondisi yang telah kondusif dapat terus terjaga sehingga distribusi solar bagi nelayan berlangsung lancar dan berkelanjutan.
Terkait distribusi, ia menjelaskan total alokasi solar yang tersedia untuk kebutuhan umum dan nelayan mencapai sekitar 96 kiloliter (KL) per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 KL sementara dialokasikan khusus untuk sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Agus, kuota 32 KL tersebut akan dibagikan sesuai kebutuhan masing-masing sektor agar kebutuhan BBM bagi nelayan dan petani tetap terpenuhi.
"Selanjutnya, 32 KL tersebut akan didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing sektor, yakni untuk pertanian dan perikanan secara proporsional," ucapnya.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan pasokan solar bersubsidi bagi nelayan di Kecamatan Paloh tetap terjamin sehingga aktivitas melaut dan roda perekonomian masyarakat pesisir dapat terus berjalan dengan baik.
Sebelumnya Nelayan di Kabupaten Sambas terpaksa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di atas harga eceran tertinggi akibat krisis solar subsidi yang tidak tepat sasaran.
Mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp18.000 per liter untuk membeli BBM dari pengecer atau pengantri di SPBU demi bisa melaut.
Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sambas, Senin 8 Juni 2026.
Mereka menyuarakan keluhan yang dihadapi nelayan pesisir Paloh yang masih kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi untuk melaut.
Nelayan hanya mendapat jatah 15 liter solar (Rp7.000/liter) dalam setiap surat rekomendasi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun itu belum cukup karena kebutuhan melaut nelayan minimal 20 liter.
Nelayan Paloh mengikuti rapat yang diinisiasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sambas bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sambas.
Rapat itu untuk menampung keluhan yang dirasakan nelayan terkait kurangnya BBM solar bersubsidi yang menjadi kendala saat hendak melaut.
"Nama saya Hermanto yang dipanggil di kampung Pak Itam. Saya sebagai nelayan aktif, saya ketua kelompok yang ada di kampung saya," kata Hermanto dalam pertemuan.
Hermanto bercerita, pihaknya datang ke kantor Dinas Perikanan Sambas untuk menyampaikan kendala yang dihadapi nelayan. Nelayan masih kekurangan BBM jenis solar untuk melaut.
Hermanto merupakan ketua kelompok nelayan Kuda Laut. Ia memiliki anggota sebanyak 12 orang.
"Kelompok saya ada orang 12, nama kelompok saya Kuda Laut.
Saya dari Paloh, dari Desa Sebubus," kata Hermanto bercerita.
Dia menuturkan, kondisi nelayan saat ini masih dapat melaut tetapi kerap terkendala stok bahan bakar. Selain itu, ia menyebut kurangnya es batu juga menjadi kendala nelayan.
"Untuk kondisi nelayan, untuk saat ini penangkapan ikan sangat lancar, berjalan lancar, tapi nampaknya ada kendalanya kami. Kendalanya dari BBM, setelah itu kendalanya dari es batu.
Es batunya memang sangat kendala bagi kami juga," ucapnya.
"Satu BBM, lepas itu es batu. BBM ini juga sangat sulit kami dapatkan. Saat ini kami hanya ngambil di SPBU," jelasnya.
Dia bilang, satu surat rekomendasi satu orang nelayan hanya mendapat 15 liter solar namun itu masih belum mencukupi.
"Kenapa kami ngomongnya kurang. Kami nelayan di perairan Tanjung Api, bisa-bisa kami melaut ataupun hanyut di daerah kawasan Tanjung Datok, perbatasan Malaysia. Nah, dengan minimnya kami membawa solar, kami akan ketakutan," katanya.
Hermanto menyebut, nelayan membeli solar untuk tambahan dengan harga Rp18 ribu per liter. Jauh lebih tinggi dari pada beli di SPBU hanya sekitar Rp7000.
"Untuk nelayan bervariasi, bisa Rp15 ribu atau Rp18 ribu untuk melaut, sementara. Kalau ada yang Rp15 ribu itu pun sulit mendapatkan solarnya. Beli segitu bukan kita kaya, bukan kita berduit," tukasnya.
"Semoga ada upaya dari pemerintah untuk memperhatikan kami. Tadi pun nampaknya sudah ada upayanya dari SPBU ataupun dari pemerintah yang baik,” katanya yang menyebutkan kebutuhan setiap nelayan melaut minimal 20 liter tergantung kapasitas besar mesin kapal.(*)
