TRIBUNNEWSMAKER.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, kritik tajam datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang secara terbuka menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi terkait pembiayaan program tersebut.

Melalui unggahan di akun X (Twitter) pribadinya pada Senin (8/6/2026), Said Didu bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Tak hanya itu, ia juga menunjukkan dukungan terhadap munculnya desakan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudi dicopot dari jabatannya.

Kritik tersebut bermula setelah Said Didu menanggapi pernyataan Purbaya Yudi yang membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Said Didu, pernyataan yang disampaikan Menkeu tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ia pun melontarkan sindiran keras terhadap cara komunikasi Menteri Keuangan yang dinilainya terlalu banyak memberikan pernyataan tanpa didukung fakta yang memadai.

"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulis Said Didu sembari menyematkan video bantahan Menkeu.

Baca juga: 3 Perusahaan Giorgio Antonio Pacar Sarwendah yang Ngaku CEO, Jual Parfum Lokal, Ada yang Bangkrut

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial.

Namun kritik Said Didu tidak berhenti sampai di situ. Dalam unggahan yang sama, ia kembali menyindir Menteri Keuangan dengan menggunakan istilah yang disebutnya berasal dari negeri jiran, Malaysia.

"Pinjam istilah orang Malaysia - Menkeu ini terlalu banyak cakap tanpa bukti," tambahnya.

Polemik mengenai pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis pun kembali mencuat ke ruang publik. Perdebatan antara pihak yang mendukung dan mengkritisi program tersebut terus berlangsung, terutama terkait dampaknya terhadap kondisi fiskal negara dan keberlanjutan anggaran pemerintah ke depan.

Hingga saat ini, pemerintah masih menegaskan bahwa berbagai program prioritas, termasuk MBG dan Koperasi Desa, telah dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Namun kritik dari sejumlah tokoh, termasuk Said Didu, menunjukkan bahwa perdebatan mengenai efektivitas dan beban anggaran program tersebut belum akan mereda dalam waktu dekat.

Mengurai 10 Evaluasi Krusial Program MBG

Merujuk pada arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa MBG harus difokuskan kepada anak-anak kurang gizi—bukan kelompok mampu—Said Didu membeberkan 10 poin merah di lapangan yang dinilainya bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah:

1. Dugaan Kongkalikong Dapur SPPG: Didu mendesak audit proses penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berlebih dan jatuh ke tangan pihak dekat kekuasaan.
2. Audit Pengadaan Barang: Proses pengadaan aset pendukung seperti sepeda motor hingga komputer harus diperiksa secara transparan.
3. Salah Sasaran Gizi: Anak-anak dari keluarga mampu yang asupan gizi rumahnya sudah tinggi sebaiknya tidak diberikan MBG, karena justru berisiko menurunkan standar kualitas gizi mereka.
4. Anak-Anak Mulai Bosan: Di tingkat akar rumput, kejenuhan mulai melanda. Anak-anak penerima dilaporkan bosan dengan menu yang monoton, bahkan mulai menolak memakan atau membawa pulang makanan tersebut.
5. Arogansi Petugas SPPG: Pemilik dan pegawai SPPG dinilai mendapat keistimewaan berlebih sehingga memicu sikap jemawa yang berpotensi menyulut gesekan sosial.
6. Eksklusivitas Badan Gizi Nasional (BGN): BGN dikritik berjalan sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), membuat pengawasan lokal menjadi mandek.
7.  Janggalnya Komposisi Anggaran: Alokasi dana senilai Rp 8.000 - Rp 10.000 untuk makanan berbanding Rp 5.000 untuk operasional dan keuntungan dinilai tidak efisien dan mirip sistem multilevel.
8. Rendahnya Standar Keamanan: Kasus keracunan dan buruknya kualitas makanan yang masih kerap terjadi menjadi bukti lemahnya standarisasi pengawasan.
9. 8Monopoli Supplier: Pasokan bahan baku didesak agar benar-benar berasal dari masyarakat lokal dan UMKM, bukan jaringan kartel.
10. Rapor Merah Pimpinan BGN: Sikap pimpinan BGN yang dinilai arogan dan merasa selalu benar dianggap bisa menjadi batu sandungan terbesar yang menggagalkan program nasional ini.

Sorotan tajam ini kini menjadi bola liar di ruang publik.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membuktikan bahwa program MBG adalah solusi nyata pengentasan stunting.

Namun di sisi lain, kesaksian lapangan dari tokoh seperti Said Didu menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara klaim di atas kertas dan realitas di meja makan rakyat.

Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan ritme atau melakukan perombakan besar demi menyelamatkan muka program strategis ini.

(Tribunnewsmaker.com/WartaKotalive.com)