TRIBUNLOMBOK.COM - Ribuan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB tidak lagi menerima jatah karena dapur tutup sementara.

Per Senin (8/6/2026), sebanyak 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh NTB terpaksa menghentikan operasional. 

Rinciannya Lombok Tengah 42 unit, Lombok Barat 30, Kabupaten Bima 40, Lombok Timur 44, Lombok Utara 14, Kota Mataram 8, Kota Bima 6, Dompu 4, Sumbawa 2, dan Sumbawa Barat 5.

Koordinator Wilayah BGN NTB Eko Prasetyo mengonfirmasi penghentian ini karena aturan. 

Dapur-dapur MBG tidak diperbolehkan beroperasi dengan sistem talangan atau pembayaran tempo selama dana belum masuk ke rekening. Namun di sisi lain, dana bantuan pemerintah (Banper) untuk SPPG dari BGN belum cair. 

"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo, tidak diperkenankan," kata Eko.

Baca juga: Dana BGN Belum Cair, Sejumlah Dapur MBG di Lombok Timur Berhenti Sementara

Selama dana mandek, tidak ada makanan yang disiapkan, dan tidak ada penggantian di kemudian hari.

"Tidak bisa dirapel untuk pemenuhan kecukupan gizinya," ujar Eko.

Bisa Terus Bertambah

Koordinator Wilayah BGN Lombok Timur Agamawan mencatat 44 SPPG tidak beroperasi hingga Senin (8/6/2026) petang.

"Data terakhir yang kami himpun ada 44 unit, tetapi masih ada beberapa yang melapor terlambat, sehingga belum semua masuk dalam rekap saya. Karena ada rekan-rekan dari SPPG yang agak lambat melapor," katanya pada Selasa (9/6/2026).

Sebagian SPPG yang sudah menerima pencairan dana mulai kembali beroperasi, namun proses pencairan yang berlangsung bertahap membuat kepastian jadwal pemulihan penuh masih belum bisa dipastikan.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. 

Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran.

"Apabila terdapat kendala di lapangan, kami meminta seluruh mitra berkoordinasi melalui jalur resmi. Jangan menjadikan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi sebagai dasar pengambilan keputusan operasional," tegas Nanik.

(*)