TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ( Kaltara ) kembali mempertahankan prestasinya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Kaltara sejak Provinsi Kaltara berdiri.

Opini WTP diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltara, Senin (8/6/2026) siang. 

Gedung DPRD Kaltara terletak di Jl Poros Bulungan-Berau, Kaltara.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

Baca juga: 4 Kabupaten di Kaltara Raih WTP, BPK Sentil soal Pembelian Token Listrik

Menurut Zainal Paliwang, WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Alhamdulillah, kami bersyukur atas capaian Opini WTP ini.

Namun hasil pemeriksaan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah," kata Zainal Paliwang, di Tanjung Selor, pada Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan yang diraih pemerintah daerah, melainkan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal Paliwang turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif, terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltara.

Menurut Zainal Paliwang, peran BPK tidak hanya sebatas lembaga auditor, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan yang komprehensif dan objektif terhadap LKPD Tahun 2025," ujar Zainal Paliwang

Zainal Paliwang juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kaltara, serta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah mendukung proses penyusunan laporan keuangan, hingga pemeriksaan berjalan dengan baik.

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.

Zainal menegaskan setiap catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan akan menjadi bahan perbaikan, guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Laporan yang kami terima hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika