TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembangunan ruas jalan Tegalsari-Klepu di Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, memberikan dampak percepatan yang signifikan bagi mobilitas masyarakat setempat.
Melalui kucuran Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perbaikan infrastruktur ini berhasil memangkas waktu perjalanan warga menuju pusat kota hingga 30 menit.
Jalan Tegalsari-Klepu memiliki peran krusial dan strategis karena merupakan satu-satunya akses berstatus jalan milik provinsi yang melintasi wilayah Kalurahan Hargotirto.
Sebelum adanya intervensi perbaikan dari Danais, kondisi infrastruktur jalan ini mengalami kerusakan parah sehingga sangat menghambat kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas harian warga.
Lurah Hargotirto, Tukiyo, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan dengan skala dan anggaran sebesar ini akan sangat sulit ditembus oleh pihak kalurahan jika hanya mengandalkan sumber pendanaan di luar Danais.
"Alhamdulillah, luar biasa. Kemarin itu kondisi jalannya 90 persen rusak berat. Sekarang diperbaiki dengan Danais, dan masyarakat sangat merasakan betul manfaatnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X dan pihak Danais," ujar Tukiyo.
Tukiyo memaparkan lebih lanjut bahwa pembangunan jalan yang kini mulai mulus tersebut secara langsung mendongkrak efisiensi waktu perjalanan masyarakat yang hendak mengakses fasilitas di wilayah kota.
"Biasanya kalau masyarakat mau ke kota harus memutar lewat jalan inspeksi Waduk Sermo dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Sekarang, kalau lewat jalur selatan (setelah diperbaiki) hanya butuh waktu 15 menit. Jadi hemat waktu sampai 30 menit," jelasnya.
Melihat tingginya efektivitas dan dampak langsung dari proyek fisik ini, Pemerintah Kalurahan Hargotirto menaruh harapan besar terhadap kebijakan tata kelola Dana Keistimewaan ke depan.
Tukiyo mendorong agar intervensi pemanfaatan Danais dapat menyasar kalurahan-kalurahan secara lebih merata guna mempercepat perwujudan status Desa Mandiri.
Pemerintah kalurahan juga berharap mekanisme penyaluran dana ke tingkat desa dapat dievaluasi menjadi alokasi yang bersifat reguler.
Dengan memangkas proses pengajuan proposal yang rumit, diharapkan anggaran Danais dapat lebih cepat diakses secara langsung oleh kalurahan untuk membiayai dua sektor esensial, yakni program pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan fisik di tingkat akar rumput.
