Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sejumlah kebutuhan pokok penting (bapokting) di Lombok Timur kini mengalami lonjakan harga, salah satunya minyak goreng. 

Warga pun mulai resah menyusul terus melambungnya MinyaKita yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Saenab, seorang pelaku UMKM, mengungkapkan bahwa harga minyak goreng saat ini sedang naik. 

MinyaKita yang sebelumnya memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15 ribu per liter, sekarang melonjak drastis menjadi Rp22 ribu per liter.

"Harganya sudah sangat tinggi sekarang. Pagi tadi saya beli di pasar untuk keperluan jualan. Mau tidak mau kami tetap harus membeli meski harganya Rp22 ribu per kilogram," tuturnya pada Selasa (9/6/2026).

Baca juga: Kenapa Harga Avtur Rentan dengan Gejolak Pasar Minyak Dunia?

Kenaikan harga kebutuhan pokok ini sangat mempengaruhi keuntungan dagangannya karena ia harus menutupi biaya persediaan yang semakin membengkak. 

Meski begitu, Saenab berusaha menjaga kualitas barang dagangannya agar pelanggan tidak lari.

Harga Tidak Bisa Ditekan Lagi

Kepala Pasar Pancor Rudi Wahyu membenarkan bahwa harga minyak goreng masih bertahan di level tinggi dan belum menunjukkan penurunan berarti. 

Di Pasar Pancor, Lombok Timur, harga minyak goreng per hari ini tercatat antara Rp22 ribu hingga Rp22.500 per liter, jauh melampaui HET yang pernah ditetapkan pemerintah.

"Sekitar Rp22.500 per liter. Harganya memang sudah cukup lama berada di kisaran itu," ujar Rudi.

Menurutnya, para pedagang tidak bisa menjual lebih murah karena harga beli dari distributor pun sudah tinggi. 

Kondisi ini membuat harga di tingkat konsumen sulit ditekan.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada distribusi minyak goreng dari Bulog yang membantu menambah pasokan, namun dampaknya hanya sementara.

"Dulu sempat ada kiriman dari Bulog dan harga sedikit turun, tapi sekarang kembali bertahan di kisaran Rp22 ribuan," jelas Rudi.

Dia berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar atau intervensi distribusi agar harga kebutuhan pokok bisa kembali terjangkau.

Rudi mengakui bahwa harga saat ini sudah jauh di atas HET. 

Namun, pihak pengelola pasar tidak punya wewenang untuk menentukan harga karena sepenuhnya mengikuti mekanisme pasokan dan harga beli dari pedagang.

"Kalau merujuk pada HET, memang sudah kelewat batas. Tapi pedagang membeli barang dengan harga tinggi, sehingga mustahil menjual lebih murah," pungkasnya.

(*)