Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, membenarkan sikap kritis Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran terhadap kebijakan rasionalisasi anggaran yang berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penyesuaian gaji pegawai.

Pernyataan itu disampaikan Jeje menanggapi kritik keras yang sebelumnya dilontarkan Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Iwan M. Ridwan, terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai membebani para pegawai, khususnya tenaga kesehatan.

Menurut Jeje, kritik yang disampaikan kader partainya di legislatif merupakan langkah tepat karena lahir dari kondisi riil yang terjadi di lapangan dan sejalan dengan fungsi pengawasan yang harus dijalankan DPRD.

"Kritik itu benar. Ini dinamika yang bagus. PDI Perjuangan dengan segala risiko dan etikanya menyampaikan kritik. PDI tidak membabi buta membela kebijakan yang meresahkan pegawai," ujar Jeje kepada sejumlah wartawan di Pangandaran, Selasa (9/6/2026) siang.

Kebijakan rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemkab Pangandaran diketahui berdampak pada pemotongan TPP tenaga kesehatan di Puskesmas maupun RSUD. 

Baca juga: 3 Pasar Tradisional di Pangandaran Catat Harga Cabai Menurun

Selain itu, kebijakan itu juga berpengaruh terhadap penyesuaian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran karena berpotensi menurunkan motivasi para tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.

Meski Bupati Pangandaran Citra Pitriyami merupakan kader PDI Perjuangan, Jeje menegaskan partainya tetap menjalankan fungsi check and balances secara objektif dan tidak akan menjadi alat pembenar terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah.

Ia menilai kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dibanding kepentingan politik maupun solidaritas internal partai.

"Kalau ada kebijakan yang berdampak kepada masyarakat atau pegawai, tentu harus dikritisi. Fungsi pengawasan harus berjalan," katanya.

Jeje pun meminta pemerintah daerah segera mencari solusi alternatif untuk mengatasi persoalan defisit anggaran tanpa harus mengorbankan hak-hak pegawai.

Menurutnya, langkah kreatif dan terukur diperlukan agar upaya penyehatan fiskal daerah tidak berujung pada penurunan kesejahteraan aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Jeje mengakui polemik yang mencuat ke ruang publik menimbulkan persepsi tersendiri terkait soliditas internal PDI Perjuangan. Ia menilai dinamika itu memiliki dua sisi yang perlu disikapi secara bijak.

"Dari sisi kepentingan masyarakat bagus, tetapi dari sisi koordinasi seolah-olah tidak ada koordinasi di kelembagaan partai. Sama-sama PDI kira-kira begitu," ucap Jeje.

Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Jeje memastikan komunikasi antara kader yang berada di jalur eksekutif dan legislatif akan diperkuat agar persoalan-persoalan strategis dapat dibahas terlebih dahulu secara internal.

"Untuk itu, tentu kami akan semakin intens mengadakan koordinasi dan komunikasi, agar hal-hal yang menjadi isu krusial dibicarakan secara intens di internal, sehingga nanti keluarannya sama, yaitu untuk membela kepentingan masyarakat," ujarnya.(*)