Oleh: Andi Ismira, M.A
(Dosen FISIPHUM Universitas Sulawesi Barat)
"MBG: Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buahlil!"
Sayup-sayup, lantunan melodi yang belakangan ini akrab di telinga itu terdengar lagi.
Nadanya ceria dikumandangkan mengiringi langkah tegap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjelang naik ke podium untuk berpidato pada perhelatan Mubes V Kosgoro 1957.
Langkahnya terhenti kikuk, ketika lagu jenaka yang menjadikannya sebagai objek utama itu diputar.
Orang nomor satu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu tersipu dan tertawa, nampak menikmati lagu yang belakangan akrab di ruang dengar publik Indonesia itu.
Lagu “Mas Bahlil Ganteng”, selama kurang lebih sebulan terakhir telah menjelma menjadi soundtrack harian yang melintasi berbagai ruang personal kita, baik di lini masa digital maupun di dunia nyata.
Menariknya, lagu tersebut disusun dari komentar-komentar netizen pada ruang digital salah satu video wawancara podcast Bahlil dengan influencer.
Di balik keriangan nada itu, tersimpan sebuah ironi perayaan frustrasi publik di Indonesia.
Sesaat, nampaknya lagu itu terasa seperti sebentuk komedi satir ekspresi keresahan rakyat Indonesia di tengah sengkarut situasi sosial politik, nilai tukar rupiah yang anjlok, dan komunikasi politik oleh para pejabat elit yang kerap hadir penuh kejutan.
Meme, lagu jenaka, dan tebak-tebakanyang berseliweran di media sosial bukanlah fenomena kosong tanpa makna. Pendekatan sosiologi politik memandang ini sebagai perlawanan klasik yang termutakhirkan oleh algoritma.
Baca juga: Dosen Unsulbar: Konflik AS-Israel vs Iran Ancam Jalur Energi Global
Dalam dinamika ruang publik digital, masyarakat dunia maya rentan didera frustrasi politik dan kebuntuan jalur formal.
Pada kondisi ini, komedi dan meme telah lama bertransformasi menjadi apa yang disebut sosiolog James C. Scott sebagai "weapons of the weak". Senjata kaum lemah. Ketika jalur formal untuk mengkritik elit terasa buntu, tersumbat, atau bahkan berisiko hukum, publik secara refleks akan meretas jalur kultural.
Salah satunya melalui humor. Lewat bait-bait jenaka dan video satire, masyarakat awam yang jauh dari akses pengambilan kebijakan menuangkan aspirasi untuk merasakan kepuasan ketika mengabaikan sakralitas kekuasaan dan mendegradasi wibawa elit politik.
Panggung digital seketika berubah menjadi arena karnaval, di mana hierarki sosial dibalikkan demi memberikan katarsis instan bagi kejenuhan publik atas karut-marut realitas di dunia nyata.
Filosof Mikhail Bakhtin menyebutnya sebagai panggung karnaval (Carnivalesque). Di dalam "karnaval" media sosial, struktur dan hierarki kekuasaan dunia nyata mendadak runtuh.
Jabatan menteri, ketua umum partai besar, atau status elit yang semula nampak jauh tak tersentuh, seketika didegradasi menjadi sosok konyol yang bisa ditertawakan oleh siapa saja melalui teori superioritas (Superiority Theory), saat publik berhasil menertawakan sang penguasa, untuk sesaat mereka merasa "menang". Mereka merasa lebih cerdas, lebih bermoral, dan berada di atas angin.
Penyusun lagu Mas Bahlil Ganteng beserta jutaan netizen lainnya sedang merayakan ilusi keberhasilan menelanjangi wibawa sang elit.
Di bawah bayang-bayang ancaman UU ITE atau represi digital, demonstrasi di jalanan atau kritik akademis yang kaku sering kali berakhir dengan tembok tebal kekuasaan (atau lebih buruk: kriminalisasi).
Ketika kritik langsung berisiko terjerat UU ITE, meme dan lagu jenaka hadir sebagai tameng pelindung yang membuat kritik tersebut sulit dipidanakan karena dianggap "cuma bercanda".
Oleh karena itu, taktik infrapolitik, sebuah metode perlawanan terselubung dalam bungkusan komedi kreatif sehari-hari, sering menjadi pilihan aman.
Bayangkan sebuah skenario klasik: seorang pejabat meradang, mengancam akan melapor ke polisi, atau mengerahkan pemengaruh (influencer) untuk melakukan pembelaan kaku. Respons defensif seperti itu justru akan memvalidasi kritik publik dan memicu amarah yang lebih besar.
Namun, apa yang terjadi ketika lingkaran elit memilih untuk "ikut tertawa"?
Ketika lelucon "Mas Bahlil Ganteng" atau meme sejenis direspons dengan senyuman, sikap santai, atau bahkan diadopsi secara kasual sebagai materi gurauan internal mereka, narasi politiknya telah bergeser.
Kritik tajam yang awalnya bermuatan gugatan substantif, entah itu soal etika politik, dinamika internal partai, hingga polemik gelar akademik, mendadak dijinakkan menjadi sekadar konten hiburan yang ramah keluarga.
Di panggung ini, politisilah yang tertawa paling akhir. Di mata masyarakat awam yang tidak terlalu peduli pada carut-marut politik, elit yang "tahan banting" dan tidak antikritik seperti ini justru memanen simpati.
Mereka dicitrakan sebagai sosok yang humble, berjiwa besar, dan memiliki sense of humor yang baik.
Kritik yang semula diniatkan sebagai bentuk perlawanan, lewat mekanisme ini, berhasil dikooptasi dan direduksi menjadi alat penjenamaan ulang (rebranding) yang sangat efektif dan, ironisnya, itu semua disediakan secara gratis oleh netizen.
Di sinilah letak kekeliruan fatal dalam membaca lanskap politik modern. Publik hari ini terjebak dalam ilusi kemenangan (illusion of victory).
Publik menyangka bahwa dengan menelanjangi wibawa legitimasi elit juga akan serta-merta ikut runtuh. Sebaliknya, dalam ekosistem politik digital yang hiperrealistis, elit tidak lagi takut pada satire; mereka justru belajar cara berdansa bersamanya.
Melalui algoritma media sosial yang bergerak cepat, isu-isu yang membutuhkan refleksi mendalam dan akuntabilitas nyata akhirnya terdistraksi.
Kita tidak lagi memperdebatkan substansi kebijakan atau tata kelola kekuasaan; kita hanya sibuk menunggu variasi meme atau sound TikTok berikutnya yang lebih lucu.
Publik luput membaca bahwa dalam lanskap politik modern, satire yang semula diciptakan untuk menusuk jantung kekuasaan justru dapat berbalik menjadi bumerang yang menguntungkan pihak yang dikritik.
Ketika lelucon tersebut direspons dengan santai, disambut senyuman, atau bahkan dirangkul sebagai materi branding, senjata perlawanan netizen seketika kehilangan ketajamannya.
Alih-alih meruntuhkan legitimasi politik, kegaduhan jenaka ini justru memberikan publisitas gratis yang masif, memoles citranya menjadi sosok yang tahan banting, dan mereduksi kritik substansial menjadi sekadar komoditas hiburan yang cepat kedaluwarsa.
Pada akhirnya, sindiran komedik menggiring proses personalisasi politik.
Meski tidak berbicara tentang kebijakan energi, hilirisasi mineral, atau tata kelola sumber daya alam, sehubungan dengan peran Bahlil sebagai Menteri pada bidang tersebut, sosok “Mas Bahlil” dikemas begitu dekat dengan keseharian publik.
Fenomena ini mengingatkan kita pada konstruksi figur “Gemoy” terhadap Prabowo Subianto pada kontestasi pemilihan presiden sebelumnya.
Pergeseran makna lagu "Mas Bahlil Ganteng" dari yang semula diniatkan sebagai sindiran sinis (satire) menjadi sekadar hiburan jenaka yang dinikmati masyarakat luas adalah sebuah lonceng kematian bagi kritik itu sendiri.
Protes moral yang sejatinya serius, kalah oleh logika algoritma hiburan. Sementara netizen sibuk memoles sound jedag-jedug "Mas Bahlil Ganteng" di TikTok, di luar ruang digital, kenyataan hidup justru berjalan mencekik.
Masyarakat dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah yang tak kunjung pulih, yang berdampak langsung pada meroketnya harga-harga barang pokok.
Di tengah kecemasan itu, ruang publik justru dipenuhi oleh noise (kebisingan) retorika politik dari para pembuat kebijakan
Publik mendengar klaim-klaim tanpa data melalui pidato-pidato bombastis, salah satunya terkait pelemahan rupiah atas dollar yang tak berdampak kepada masyarakat desa.
Publik juga menyaksikan kontradiksi logika elit yang terlihat gamblang dalam ranah diplomasi; misalnya, ketika publik dibuat geram oleh respons Menlu Sugiono yang secara defensif menyebut intersepsi militer Israel terhadap 9 WNI relawan kemanusiaan di kapal Global Sumud Flotilla bukan sebagai aksi "penculikan atau penyanderaan".
Segelintir dari sekian banyak gestur komunikasi politik pejabat pemerintahan yang insensitif tersebut, menguap begitu saja, kalah bersaing dengan algoritma hiburan yang membuat publik lupa cara untuk marah.
Ketika sebuah kritik dikemas terlalu lucu dan renyah, ia mengalami proses penjinakan. Pesan perlawanan di dalamnya menguap, melodi dan lirik yang menggelitik.
Berdasarkan Teori Katarsis (Catharsis Theory), komedi ini bertindak sebagai katup penyelamat (safety valve).
Masyarakat yang awalnya marah atas isu etika atau polemik akademis, merasa "kemarahannya sudah tersalurkan" setelah ikut bernyanyi atau membagikan meme tersebut.
Energi protes yang harusnya bermanifestasi menjadi tuntutan nyata di dunia nyata, menguap di kolom komentar. Publik merasa puas hanya dengan menertawakannya.
Lebih jauh lagi, kegagalan publik ini melahirkan ironi terbesar: Target justru muncul sebagai sosok protagonis. Dalam teori dramaturgi dan penjenamaan politik digital, elit modern tidak lagi memakai topeng kekuasaan yang kaku dan feodal.
Di mata masyarakat awam , Bahlil bertransformasi dari seorang pejabat yang dikritik menjadi sosok "pemimpin yang asyik," tahan banting, relatable, dan berjiwa besar.
Melupakan beberapa kasus kontroversial yang pernah menggugah tuntutan keadilan dari masyarakat, dalam posisi Bahlil sebagai pejabat publik, di antaranya: Kontroversi Gelar Doktor (S3) Kilat di UI, pernyataan insensitif Bahlil dalam kasus Rempang Eco-Friendly, sengkarut pelarangan pengecer gas LPG 3 kg yang sempat memicu kelangkaan di pasar, hingga kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha pertambangan kepada Ormas keagamaan.
Satire netizen, secara tragis, justru melakukan laundering (pencucian) reputasi politik secara cuma-cuma. Kritik substantif akhirnya mati, bukan karena dibungkam oleh senapan, melainkan karena ditenggelamkan oleh gelak tawa kita sendiri.
Pada akhirnya, komedi memang selalu menjadi senjata terbaik bagi kaum yang lemah untuk bertahan hidup di tengah sumbatan komunikasi politik.
Namun, sejarah selalu mengingatkan bahwa senjata tersebut akan berbalik menjadi tumpul bahkan menjadi bumerang ketika elit yang dihadapi tahu betul cara berdansa dan mengorkestrasi lelucon tersebut. Kritik substansial atas akuntabilitas jabatan mendadak lumat oleh atmosfer ramah tamah yang dibangun elit.
Meme "Mas Bahlil Ganteng" beserta seluruh keriangan melodi yang menemani kita di sudut-sudut kafe hari ini bukanlah sebuah penanda runtuhnya wibawa kekuasaan.
Sebaliknya, ia adalah simbol dari kepasrahan publik yang telah kehilangan taring kritiknya dan memilih untuk merayakan kekalahan dengan cara yang paling estetik.
Refleksi menohok ini harus kita bawa pulang: selama netizen Indonesia masih mengira bahwa memviralkan sebuah meme adalah sebuah kemenangan politik yang mutlak, selama itu pula para elit akan terus memimpin jalannya sirkus kekuasaan ini dengan nyaman sembari, tentu saja, ikut tertawa bersama.(*)
