TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritik dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Usai pernyataan Menkeu Purbaya, Said Didu melontarkan kritik tajam bahkan meminta Presiden Prabowo mengganti Menkeu.

Diketahui, program MBG yang menjadi pemerintahan Presiden Prabowo kembali diguncang kritik tajam.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Kopdes menjadi sumber kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Baca juga: MBG dan Kopdes Dinilai Membebani APBN, Begini Tanggapan Menkeu Purbaya

Kritik Said Didu

Muhammad Said Didu, melontarkan kritik pedas yang diarahkan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi.

Melalui akun X (Twitter) miliknya pada Senin (8/6/2026), Said Didu secara blak-blakan meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total program tersebut, bahkan mendukung desakan pencopotan sang Menkeu.

Ketegangan ini bermula saat Said Didu merespons pernyataan Menkeu Purbaya yang membantah bahwa program MBG dan Koperasi Desa membebani APBN.

Merasa pernyataan tersebut jauh dari realitas, Didu menyindir keras gaya komunikasi sang menteri yang dianggap defensif.

"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulis Said Didu sembari menyematkan video bantahan Menkeu.

Tak berhenti di situ, Said Didu juga menggunakan istilah dari negeri jiran untuk menggambarkan kepemimpinan Menkeu saat ini.

 Sepuluh Evaluasi Krusial Program MBG

Merujuk pada arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa MBG harus difokuskan kepada anak-anak kurang gizi—bukan kelompok mampu—Said Didu membeberkan 10 poin merah di lapangan yang dinilainya bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah:

1. Dugaan Kongkalikong Dapur SPPG: Didu mendesak audit proses penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berlebih dan jatuh ke tangan pihak dekat kekuasaan.
2. Audit Pengadaan Barang: Proses pengadaan aset pendukung seperti sepeda motor hingga komputer harus diperiksa secara transparan.
3. Salah Sasaran Gizi: Anak-anak dari keluarga mampu yang asupan gizi rumahnya sudah tinggi sebaiknya tidak diberikan MBG, karena justru berisiko menurunkan standar kualitas gizi mereka.
4. Anak-Anak Mulai Bosan: Di tingkat akar rumput, kejenuhan mulai melanda. Anak-anak penerima dilaporkan bosan dengan menu yang monoton, bahkan mulai menolak memakan atau membawa pulang makanan tersebut.
5. Arogansi Petugas SPPG: Pemilik dan pegawai SPPG dinilai mendapat keistimewaan berlebih sehingga memicu sikap jemawa yang berpotensi menyulut gesekan sosial.
6. Eksklusivitas Badan Gizi Nasional (BGN): BGN dikritik berjalan sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), membuat pengawasan lokal menjadi mandek.
7.  Janggalnya Komposisi Anggaran: Alokasi dana senilai Rp 8.000 - Rp 10.000 untuk makanan berbanding Rp 5.000 untuk operasional dan keuntungan dinilai tidak efisien dan mirip sistem multilevel.
8. Rendahnya Standar Keamanan: Kasus keracunan dan buruknya kualitas makanan yang masih kerap terjadi menjadi bukti lemahnya standarisasi pengawasan.
9. Monopoli Supplier: Pasokan bahan baku didesak agar benar-benar berasal dari masyarakat lokal dan UMKM, bukan jaringan kartel.
10. Rapor Merah Pimpinan BGN: Sikap pimpinan BGN yang dinilai arogan dan merasa selalu benar dianggap bisa menjadi batu sandungan terbesar yang menggagalkan program nasional ini.

Baca juga: Respons Menkeu Purbaya Usai Dadan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi MBG: Kasihan Amat

(*)