Mereka menentang keputusan pemerintah menjual sebuah kawasan cagar alam kepada investor asing untuk diubah menjadi kompleks pariwisata

Jakarta (ANTARA) - Awalnya apa yang disebut oleh sejumlah kalangan sebagai Revolusi Flamingo adalah protes kecil sebagian warga kota kecil Zvernec dan daerah sekitar Pishe Poro-Narte, serta para aktivis lingkungan, di Albania.

Mereka menentang pembangunan tempat wisata mewah di kawasan cagar alam yang berada di dalam wilayah mereka, tepatnya di Pulau Sazan, yang merupakan bekas pangkalan militer dan berada di Laut Adriatik.

Mengingat alamnya yang indah alami dan dengan laguna yang menjadi tempat berlindung burung-burung endemik seperti flamingo, kawasan ini diberi predikat Suaka Alam.

Tapi rupanya status itu tak menggoyahkan pendirian pemerintah Albania pimpinan Perdana Menteri Edi Rama untuk tetap melanjutkan pembangunan resort mewah itu.

Lalu muncul satu peristiwa ketika saat protes pembangunan resort mewah itu, ada warga yang diseret oleh penjaga proyek. Polisi yang mengawasi unjuk rasa itu juga tak berbuat apa-apa dalam melindungi warganya.

Kejadian itu lalu viral ke seantero Albania. Rakyat pun marah.

Lalu, yang tadinya hanya unjuk rasa warga setempat, perlahan menjadi gerakan massa yang meluas secara nasional dan ibu kota Tirana menjadi pusat gerakan menentang proyek pariwisata itu.

Protes yang awalnya hanya prakarsa warga dalam melindungi keasrian dan kawasan suaka alam itu pun bertransformasi menjadi protes menentang cara penyelenggara negara mengelola tanah dan properti publik.

Massa tidak hanya melawan PM Edi Rama, tapi juga menentang pemimpin oposisi Albania, Sali Berisha, yang juga mantan presiden dan perdana menteri.

Massa mengkritik Partai Demokrat pimpinan Sali Berisha tidak memiliki pendirian jelas menyangkut proyek pariwisata di kawasan suaka alam itu.

Artinya, Revolusi Flamingo bukan cuma gerakan menentang pemerintah, tapi juga melawan kemapanan keseluruhan sistem politik di Albania dalam 35 tahun terakhir sejak rezim komunis ambruk pada 1992.

Mereka tidak sedang memprotes pemerintah atau partai apa pun, melainkan sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan di mana kepentingan oligarki dan modal asing saling terkait sehingga merugikan rakyat.

Sambil meneriakkan slogan "Albania tidak dijual", massa menuntut pembatalan proyek Zvernec, pengunduran diri Rama, dan mendesak pengakhiran kebijakan yang menguntungkan oligarki serta investor asing yang terkait dengan kekuasaan.


Kolonialisme, bukan kemitraan

Tapi sebagian orang menyebut Revolusi Flamingo tidak cuma unjuk kemarahan dan reaksi rakyat Albania terhadap proyek pariwisata yang tidak transparan dan cengkeraman kuat oligarki, tapi juga sebagai gerakan mengoreksi model pengelolaan ekonomi negara yang serampangan menggusur tanah negara.

Revolusi Flamingo juga bisa dibilang sebagai fenomena gunung es, akibat semakin parahnya praktik korupsi, otoritarianisme, kebrutalan aparat keamanan, kebijakan neoliberal, dan dukungan pemerintah Albania terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta pemerintah Israel, yang dianggap bagian terbesar rakyat Albania telah melakukan genosida di Gaza.

Revolusi Flamingo juga menjadi puncak dari kemarahan publik terhadap sistem penyelenggaraan kenegaraan dan kemesraan hubungan pemerintah Albania dengan PM Israel Benjamin Netanyahu.

Pada akhir Januari 2026, Tirana diguncang demonstrasi mengecam keputusan Edi Rama mengunjungi Israel pada 25-27 Januari.

Mereka mengecam pertemuan yang berlangsung di Israel itu sebagai tidak mewakili pandangan masyarakat Albania. Mereka membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan, "Tidak atas nama kami", "Kita tidak bersalaman dengan penindasan dan barbarisme," dan "Hentikan bombardeman Gaza."

Mereka menyatakan rakyat Albania cinta damai dan keadilan, tapi membenci genosida dan kejahatan perang.

Mereka bilang, bersalaman dengan penjahat perang seperti Netanyahu sama sekali tidak mewakili aspirasi mereka.

Demonstran juga marah dan mencemaskan keputusan pemerintah Albania dalam mengundang perusahaan-perusahaan Israel berinvestasi di Albania. Mereka menyebut tindakan ini sebagai kolonialisme, bukan kemitraan.

Tapi selama empat bulan sejak protes akhir Januari sampai kemudian isu penolakan terhadap proyek pariwisata di Laut Adriatik itu, gejolak politik di Albania membesar menjadi gelombang protes jauh lebih besar menerjang ibu kota Tirana dan kota-kota lain di Albania.

Mereka menentang keputusan pemerintah menjual sebuah kawasan cagar alam kepada investor asing untuk diubah menjadi kompleks pariwisata.

Menurut Euronews.com pada 8 Juni 2026, proyek yang dikelola sebuah investor asing itu memiliki nilai 1,4 miliar euro (Rp29,3 triliun) dan akan mengubah sebagian lanskap Pulau Sazan menjadi kawasan wisata canggih yang akan dipenuhi hotel, vila, apartemen, marina, dan fasilitas-fasilitas mewah lain.

Investor asing itu memiliki kekhususan memfasilitasi investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Israel.


Menantu Donald Trump

Nama perusahaan itu adalah Affinity Partners.

Perusahaan ini didirikan pada 2021 oleh Jared Kushner, menantu Presiden Trump, yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Israel.

Berkantor pusat di Miami, Florida, perusahaan ini mengelola dana miliaran dolar AS yang sebagian besar dikumpulkan dari badan-badan sovereign wealth negara-negara Teluk, termasuk Public Investment Fund (PIF) milik Arab Saudi.

Karena menghimpun dana dari Teluk ini pula Kushner dianggap figur kontroversial oleh sebagian orang di AS, karena mengelola dan menerima dana dari negara-negara Teluk yang dianggap sebagian publik Amerika menindas hak asasi manusia dan tidak demokratis.

Tapi Kushner juga dikritik di dalam negeri karena posisi politik dan bisnisnya yang sarat dengan benturan kepentingan.

Kushner memiliki posisi sebagai orang dekat Presiden Trump, sampai menjadi arsitek di balik normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab, serta perundingan dengan Iran belakangan ini.

Di sisi lain dia memiliki lengan bisnis yang kuat melalui Affinity Partners. Dua fakta ini membuat dia dituding sarat dengan benturan kepentingan.

Uniknya bagi para pendukung Palestina, Kushner adalah juga figur kontroversial karena mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Israel pimpinan Netanyahu.

Berdasarkan laporan Politico pada 11 Februari 2017, Kushner rutin menyalurkan dana untuk mendukung pendudukan tanah Palestina di Tepi Barat dan donasi politik untuk Israel.

Faktor kedekatan dan riwayat koneksinya dengan Israel ini mungkin dilihat pula oleh rakyat Albania.

Apalagi empat bulan sebelum Revolusi Flamingo pecah, warga Albania memprotes kedekatan pemerintahan PM Edi Rama dengan Netanyahu, justru ketika pemimpin-pemimpin Eropa yang lain menjaga jarak dari Netanyahu, terutama karena kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza.

Sentimen anti-Israel ini pun menjadi salah satu hal yang memberi warna dalam Revolusi Flamingo.

Namun, tentu saja faktor terbesar yang melatarbelakangi Revolusi Flamingo adalah korupsi yang dianggap sudah terlalu akut, cengkeraman oligarki yang terlampau kuat, dan model pengelolaan ekonomi yang tidak berpihak kepada bagian terbesar rakyat.