Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas.
Dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik, di Jakarta, Senin (8/6), ia menekankan perbaikan pelayanan publik harus dilakukan melalui langkah nyata dan terukur, di mana salah satu fokus utama yang disampaikan berupa agenda pembenahan organisasi agar seluruh layanan kepada masyarakat berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pelayanan itu merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya.
Yusril menyebut setidaknya terdapat delapan agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Pertama, memetakan titik-titik layanan publik guna memastikan seluruh unit layanan benar-benar mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kedua, meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan.
Ia mengatakan standar tersebut harus mencakup kejelasan prosedur, biaya, waktu pelayanan serta dasar hukum yang digunakan dalam setiap proses layanan.
Kemudian ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar berjalan lebih efektif dan responsif. Kanal pengaduan dinilai harus menjadi instrumen pengawasan sekaligus sarana evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Keempat, lanjut dia, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi praktik pungutan maupun perantara yang dapat mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.
"Praktik semacam itu dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan merugikan aparatur yang bekerja dengan jujur," tutur dia.
Yusril menambahkan kelima, yakni memperkuat sistem pelayanan dengan menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dikatakan bahwa penguatan sistem diperlukan agar pelayanan publik tidak bergantung pada pola informal, tetapi berjalan berdasarkan prosedur, ketentuan, dan tata kelola yang baik.
Keenam, menghentikan seluruh praktik dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dia menegaskan pembenahan tidak akan berjalan efektif apabila praktik-praktik menyimpang masih dibiarkan berlangsung.
Selanjutnya ketujuh, menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan. Dia berpendapat penindakan harus dilakukan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.
Kedelapan, lanjut dia, memberikan perlindungan dan apresiasi kepada pegawai yang menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme.
"Pegawai yang bekerja jujur dan menolak penyimpangan harus mendapatkan dukungan organisasi, bukan justru dikucilkan di lingkungan kerjanya," ungkap Menko.
Dia menyampaikan delapan agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat.
Ditekankan bahwa perbaikan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas.
Melalui agenda pembenahan organisasi, Menko mengajak seluruh jajaran menjadikan reformasi birokrasi sebagai tindakan nyata. Ia berharap pelayanan publik di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, semakin bersih, profesional, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Adapun kegiatan konsolidasi digelar sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di tengah sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta sejumlah pimpinan tinggi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
