TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Parsadaan Toga Sihite Boru Sedunia (PTSBS), Arnod Sihite mengingatkan pemerintah jangan hanya mengandalkan sektor pajak sebagai satu-satunya tumpuan pendapatan negara dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.
Arnod mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam nasional dengan melibatkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki keahlian dan integritas. Langkah ini dinilai lebih strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan domestik maupun global.
“Seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, kita harus menyelamatkan kekayaan negara kita dan dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa. Banyak ahli yang mampu melakukan itu sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi berat saat ini,” kata Arnod, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: Purbaya Beber Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen 2029
Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional ini meyakini, fokus kebijakan pada pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan menjadi daya tarik kuat bagi investasi asing maupun domestik untuk masuk atau tetap bertahan.
“Kami yakin apabila itu dilakukan, ekonomi nasional akan segera tumbuh dan investor tetap memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan itu harus menjadi kekuatan utama bangsa,” jelasnya.
Perihal pemulihan ekonomi, Arnod mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program dengan alokasi anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dirinya menyarankan agar anggaran tersebut dialokasikan ke sektor yang lebih produktif demi memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur yang menyerap masif tenaga kerja.
“Anggaran yang sangat besar sebaiknya direlokasi kepada program yang lebih produktif seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Arnod.
Selain relokasi anggaran, penguatan ekonomi dan pendidikan juga dinilai harus berjalan selaras dengan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).
Menurutnya pemerintah perlu memperhatikan fasilitas pendidikan serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program PBI Jamsosnaker.
“Pembangunan harus dirasakan merata, termasuk sekolah-sekolah di wilayah terpinggirkan. Program perlindungan sosial harus diperkuat agar masyarakat kecil mendapatkan kepastian dan perlindungan,” ucap Arnod.
Ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai gejolak eksternal, terutama yang memengaruhi aktivitas impor, dengan segera memperluas jaringan pasar internasional ke wilayah yang lebih stabil atau tidak terdampak perang.
“Situasi global masih sangat mempengaruhi ekonomi kita, terutama impor. Karena itu pemerintah harus mencari pangsa pasar baru yang tidak berada dalam situasi perang atau konflik,” pungkasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat dan kokoh di tengah dinamika ekonomi global serta fluktuasi nilai tukar yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri pertemuan bersama pimpinan DPR RI dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Menurut Purbaya, sejumlah indikator menunjukkan kondisi perekonomian nasional masih berada di jalur yang positif. Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tetap sehat dan dikelola secara hati-hati.
“Dari pertemuan APBN KiTa kemarin sudah kelihatan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada,” ujar Menkeu.
Ia menjelaskan, fundamental ekonomi yang kuat menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk gejolak pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar.
Karena itu, pemerintah akan terus memanfaatkan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah dan saling mendukung.
Menurut Purbaya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian nasional serta meningkatkan kepercayaan pasar.
“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” jelas Menkeu.
Purbaya optimistis koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia akan berdampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurutnya, rupiah yang stabil tidak hanya penting bagi pelaku usaha dan investor, tetapi juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Dengan nanti kebijakan yang bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu, tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi, tidak mengalami keadaan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” ungkap Menkeu.
Pemerintah meyakini bahwa fundamental ekonomi yang kuat, kondisi fiskal yang sehat, serta koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
