Aslamuddin Lasawedy

Mantan Pimpinan Perusahaan Koran Slank

Di era digital saat ini, Politik tidak lagi hanya berbicara melalui pidato. 

Politik kini menari mengikuti algoritma, bernyanyi melalui Musik Digital, dan menyusup ke kesadaran publik melalui video berdurasi beberapa detik. 

Apa yang dahulu membutuhkan panggung besar, pengeras suara, dan kerumunan massa, kini cukup dilakukan melalui telepon pintar yang berada dalam genggaman tangan.

Perubahan itu bukan sekadar perubahan teknologi.

Dia merupakan transformasi mendasar cara berkomunikasi kekuasaan dengan masyarakat.

Para ilmuwan komunikasi menyebut fenomena itu sebagai pergeseran menuju attention economy atau ekonomi perhatian.

Sebuah situasi dimana perhatian manusia menjadi sumber daya paling langka sekaligus paling berharga dalam masyarakat digital.

Sehingga dalam dunia yang dibanjiri informasi sekarang ini, kemenangan politik tidak selalu dimenangkan oleh gagasan terbaik.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sulteng Gencarkan Edukasi Royalti Musik untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat

Kemenangan Politik justru dimenangkan oleh siapa yang paling berhasil merebut perhatian publik (Citton, 2022). 

Dalam pertarungan Politik tersebut, musik kemudian menjadi senjata yang sangat efektif dalam meraih kemenangan. 

Alasannya sederhana, musik ternyata memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pidato Politik. 

Melalui musik, pesan politik langsung memasuki ruang emosi, dan tidak mengetuk pintu logika terlebih dahulu.

Bila argumen membutuhkan konsentrasi pikiran, maka musik hanya membutuhkan telinga yang terbuka untuk menyusupkan pesan Politik ke pikiran seseorang.

Jika manifesto Politik harus dibaca dengan pengeras suara agar terdengar oleh khalayak ramai, maka lagu cukup didengar sambil bekerja, berkendara, atau bahkan ketika seseorang sedang bersantai.

Karena itulah musik sejak lama memiliki hubungan intim dengan Politik. 

Dari lagu-lagu revolusi di berbagai negara, nyanyian perjuangan anti-kolonial, hingga lagu protes terhadap rezim otoriter, musik selalu menjadi kendaraan ideologi.

Hari ini, media sosial telah mengubah skala dan kecepatannya secara radikal.

Jika pada abad ke-20 musik politik menyebar seperti sungai yang mengalir, maka pada abad ke-21, musik menyebar seperti kilat yang melompat dari satu layar gawai ke layar gawai lainnya.

Pemilu Indonesia 2024 misalnya, bisa menjadi laboratorium menarik untuk mengamati fenomena tersebut.

Sejumlah penelitian memperliharkan bahwa TikTok telah menjadi arena komunikasi politik Generasi Z.

Karena itu, partai politik dan kandidat memanfaatkan video pendek, musik populer, serta tren digital untuk membangun citra politiknya dan meningkatkan keterlibatan pemilih muda.

Konten yang kreatif, ringkas, dan didukung musik populer terbukti lebih mudah menarik perhatian generasi digital, dibanding pesan politik konvensional.

Di ruang digital inilah, musik tidak lagi sekadar latar suara.

Ia berubah menjadi mesin distribusi pesan. Tatkala sebuah lagu digunakan dalam ribuan video politik, lagu tersebut tidak hanya menyampaikan nada.

Ia juga membawa simbol, identitas, dan asosiasi politik tertentu.

Setiap kali pengguna menonton, menyukai, membagikan, atau membuat ulang video tersebut, mereka sesungguhnya sedang menjadi bagian dari proses reproduksi pesan politik.

Di sinilah algoritma memainkan peran yang hampir menyerupai konduktor dalam sebuah orkestra raksasa.

Algoritma menentukan siapa yang mendengar lagu tertentu, berapa kali lagu itu muncul, dan kepada kelompok mana lagu tersebut akan diperdengarkan.

Dengan kata lain, algoritma tidak sekadar mengatur arus informasi. Ia juga mengatur arus perhatian.

Baca juga: Gappri Sigi Bawakan Musik Lokal Berjudul So te dirindu

Penelitian terbaru mengenai TikTok selama Pemilu Amerika Serikat 2024 menunjukkan bahwa sistem rekomendasi platform dapat menghasilkan pola distribusi politik yang berbeda bagi kelompok pengguna yang berbeda.

Temuan tersebut memperlihatkan betapa besar pengaruh algoritma dalam membentuk eksposur politik masyarakat digital.

Karena itu, Politik digital tidak lagi hanya soal pesan dan penerima pesan.

Ia telah berubah menjadi hubungan segitiga antara politisi, publik, dan algoritma.

Nah, hubungan ini melahirkan paradoks yang menarik, di mana Musik Digital mampu memperluas partisipasi Politik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi Z lebih tertarik mengakses informasi politik melalui media sosial yang menyajikan konten kreatif, visual, yang mudah dipahami.

TikTok bahkan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai ruang hiburan. Ia juga menjadi arena diskusi dan ekspresi politik.

Baca juga: Dua Gedung Milik Pemprov Sulteng di Banggai Tak Terurus, Kumuh dan Ditumbuhi Rumput Liar

Kasus yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa media sosial semakin berperan dalam menentukan arah percakapan politik nasional.

Pemilu Inggris 2024 bahkan disebut sebagian pengamat sebagai "Pemilu TikTok pertama" karena dominasi kampanye digital dalam menjangkau pemilih muda.

Sementara itu, di Amerika Serikat, influencer dan kreator media sosial mulai memiliki pengaruh, yang dalam beberapa kasus, melampaui efektivitas kampanye politik tradisional.

Sejumlah Eksperimen lapangan menunjukkan bahwa kreator digital dapat memengaruhi pengetahuan politik, orientasi kebijakan, hingga pilihan politik pengikutnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik telah memasuki babak baru.

Jika dahulu partai politik adalah penjaga gerbang informasi, kini peran tersebut diambil oleh influencer, kreator konten, musisi, hingga algoritma.

Itulah sebabnya, demokrasi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh pidato di parlemen.

Demokrasi juga dipengaruhi musik yang sedang viral, video yang sedang tren, dan konten yang sedang melintas di beranda pengguna.

Dalam konteks ini, Musik Digital menjadi lebih dari sekadar hiburan.

Ia adalah kendaraan ideologi. Ia adalah alat mobilisasi. Ia adalah komoditas perhatian. Ia adalah instrumen kekuasaan.

Namun sebagaimana pisau yang memiliki dua sisi yang saling bertabrakan.

Satu sisi, pisau bisa bermanfaat dalam memasak, sisi yang lain, pisau bisa dipakai melukai seseorang.

Begitupun Musik Digital, ia tidak memiliki moralitas bawaan.

Musik bisa bermanfaat menjadi alat pendidikan politik yang memperluas partisipasi warga.

Sebaliknya, musik juga dapat menjadi alat manipulasi emosi yang mempersempit rasionalitas publik.

Dan...

Tantangan terbesar demokrasi abad ke-21 ini, bukanlah bagaimana menghentikan musik memasuki arena Politik. 

Tantangannya justru bagaimana memastikan bahwa ketika demokrasi bernyanyi, yang terdengar bukan hanya irama yang memikat telinga, pun juga pesan yang mencerahkan pikiran.

Sebab pada akhirnya, masa depan demokrasi mungkin tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara.

Masa depan demokrasi justru ditentukan oleh siapa yang paling berhasil menguasai lagu yang terus berputar di kepala masyarakat. Iya gak ? Weleh, weleh, weleh.(*)