TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi diserbu sejumlah orang tua siswa saat turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). 

Kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu sebagai respons atas banyaknya keluhan terkait sengkarut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Sejak pagi, halaman dan aula Disdik Jabar dipadati orang tua siswa dari berbagai daerah. Mereka datang membawa beragam keluhan, mulai dari akun pendaftaran yang belum terverifikasi, data peserta yang hilang, kesulitan akses login sistem, hingga kegagalan dalam jalur seleksi Sekolah Maung yang membuat sebagian peserta harus kembali ke jalur reguler.

Dedi Mulyadi sempat menyapa dan mendengarkan beberapa keluhan para orang tua siswa. Dedi juga memanggil sejumlah petugas teknis yang bertanggung jawab terhadap sistem aplikasi SPMB, untuk dimintai penjelasan langsung di hadapan publik.

Di hadapan para orang tua, Dedi beberapa kali menanyakan soal sistem dan aplikasi pendaftaran. Namun, para petugas dinilai tidak mampu memberikan jawaban rinci dari akar persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurut Dedi, persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB 2026 bukan pada regulasi penerimaan siswa, tapi sistem aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran.

“Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat,” ujar Dedi.

Dedi juga akan memanggil pihak pengembang aplikasi untuk dimintai penjelasan secara langsung terkait berbagai kendala yang muncul. Sebab, Dedi menilai, proses pembangunan sistem SPMB ini tidak sesuai dengan mekanisme ideal.

“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya, karena ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo,” ucapnya.

Dedi juga menilai bahwa permasalahan yang terjadi seharusnya dapat diminimalisir sejak awal, jika pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan yang lebih matang. 

Dedi menyebut, sistem yang digunakan justru dibangun dari nol, padahal sebelumnya sudah ada sistem yang bisa disempurnakan.

“Kalau saya melihat problemnya tadi sederhana. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB 2026.

Dedi menegaskan, dirinya ingin mengetahui secara detail pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi tersebut, termasuk proses teknis yang menyebabkan berbagai kendala di lapangan.

“Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, enggak ada yang berat,” ucapnya.