BANGKAPOS.COM--Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Air Mesu Timur harus mengalami gangguan serius setelah dapur layanan tersebut terpaksa menghentikan operasional sementara pada Selasa (9/6/2026).
Penghentian ini berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat yang tersebar di sejumlah desa.
Sedikitnya 3.249 penerima manfaat yang sebelumnya tercatat pada Januari 2026 di wilayah layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Air Mesu Timur tidak menerima distribusi makanan seperti biasanya.
Mereka tersebar di Desa Air Mesu Timur, Desa Air Mesu, dan Desa Jeruk.
Penghentian sementara ini terjadi akibat keterlambatan pencairan dana operasional yang berujung pada ketidakmampuan dapur untuk melakukan pengadaan bahan baku tepat waktu.
Meski dana akhirnya masuk ke rekening virtual account pada Senin sore (8/6/2026), waktu yang tersisa dinilai tidak cukup untuk mempersiapkan ribuan porsi makanan.
Kepala SPPG Air Mesu Timur, Ade Meza, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat pihaknya tidak memiliki ruang untuk tetap memaksakan distribusi makanan keesokan harinya.
“Dananya memang cair sore tadi. Tapi tidak mungkin langsung digunakan. Supplier juga perlu waktu untuk menyiapkan bahan. Misalnya ayam harus dipotong ribuan porsi, sayur harus disiapkan, jadi sangat mendadak dan tidak memungkinkan untuk distribusi besok pagi,” kata Ade Meza kepada Bangkapos.com, Senin (8/6/2026).
Menurut Ade, pihaknya sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan keterlambatan dengan menyusun beberapa skenario operasional.
Namun, kondisi keuangan yang menipis sebelum pencairan dana membuat opsi tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal.
“Pada Senin kami masih distribusi seperti biasa. Namun setelah dihitung, dana yang tersisa hanya sedikit. Dengan jumlah tersebut kami tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pengadaan bahan baku dalam jumlah besar,” ujarnya.
Ade menjelaskan bahwa sesuai arahan operasional, dapur MBG tidak diperbolehkan berjalan apabila dana berada di bawah batas minimal yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, keputusan menghentikan sementara operasional diambil demi menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang.
“Awalnya kami sudah menyampaikan bahwa untuk besok tidak ada distribusi sampai ada informasi lebih lanjut atau sampai dana kembali cair,” tambahnya.
Pihak SPPG Air Mesu Timur bahkan telah menginformasikan kondisi tersebut kepada sekolah-sekolah penerima manfaat agar tidak terjadi kebingungan pada hari distribusi.
Baca juga: Cadangan Devisa Turun, Rupiah Melemah, Tabungan Negara Ikut Tergerus
Lebih lanjut, Ade mengungkapkan bahwa sebelum dana cair, pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi darurat untuk mempertahankan distribusi makanan.
Salah satunya adalah penyederhanaan menu agar bahan baku lebih mudah diperoleh.
Ia juga telah meminta tim ahli gizi untuk menyiapkan alternatif menu berbasis bahan yang lebih mudah diakses di pasar lokal seperti makanan beku, tahu, dan sayuran sederhana.
“Kami sudah menyiapkan skenario jika dana belum cair akan dihentikan hingga hari Jumat. Apabila dana cair di pagi atau siang hari, menu akan dibuat lebih sederhana dengan bahan yang mudah didapat agar distribusi tetap bisa berjalan,” katanya.
Namun, karena pencairan dana baru terjadi pada sore hari, seluruh skenario tersebut tidak dapat dijalankan tepat waktu.
Meski demikian, Ade memastikan bahwa operasional MBG akan kembali berjalan normal mulai Rabu (10/6/2026) setelah seluruh bahan baku berhasil disiapkan oleh pihak pemasok.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak dapur MBG yang dipimpinnya beroperasi sekitar delapan bulan terakhir.
“Selama delapan bulan berjalan, baru kali ini kami mengalami kendala seperti ini. Sebelumnya tidak pernah sampai menghentikan distribusi karena persoalan pencairan dana,” ujarnya.
Baca juga: Mahasiswa Sumenep Terdampak Kenaikan Harga di Madura, Hemat, Puasa Sunah, hingga Patungan Beras
Tidak hanya di Air Mesu Timur, keterlambatan pencairan dana operasional juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain.
Kondisi ini membuat beberapa SPPG harus menghentikan sementara distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurut Ade, informasi yang ia terima menunjukkan bahwa fenomena serupa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang diduga berkaitan dengan proses administrasi dan penyesuaian sistem pencairan dana dari pusat.
“Hampir di banyak daerah juga mengalami keterlambatan pencairan. Kemungkinan ada proses penyesuaian atau transisi administrasi dari pusat,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah SPPG di Kota Pangkalpinang tetap berupaya mempertahankan operasional meski menghadapi keterlambatan pencairan dana.
Sedikitnya lima dapur masih beroperasi, yakni SPPG Kecamatan Taman Sari, SPPG Kecamatan Rangkui, SPPG Pondok Cabik, SPPG Air Salemba, dan SPPG Pangkalbalam 1.
Kepala SPPG Kecamatan Taman Sari, Hafiz Tri Aditya, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berada dalam situasi serupa, yakni bersiap menghentikan operasional karena dana belum masuk hingga siang hari.
“Kami sempat bersiap tidak beroperasi besok. Namun dana akhirnya masuk siang hingga sore hari sehingga kami langsung menghubungi para pemasok untuk menyiapkan bahan baku,” kata Hafiz kepada Bangkapos.com, Senin (8/6/2026).
Ia menyebutkan bahwa kondisi tersebut menjadi pengalaman pertama sejak program MBG berjalan di wilayahnya.
“Selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan seperti sekarang. Baru kali ini kami mengalami kondisi seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, di SPPG Kecamatan Rangkui, aktivitas dapur masih terlihat berjalan meski dalam kondisi yang lebih padat dari biasanya.
Sejumlah relawan terlihat menyiapkan bahan makanan hingga malam hari di lokasi dapur yang beralamat di Jalan A. Yani No. 6, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui.
“Masak malam ini,” ujar salah satu relawan singkat saat ditemui.
Kondisi serupa juga terjadi di SPPG Pondok Cabik. Aktivitas distribusi tetap dilakukan, meski persiapan bahan baku dilakukan secara mendadak pada sore hari.
“Hari ini tetap beroperasi, tetapi memang sangat berbeda dari biasanya. Kalau biasanya stok bahan sudah tersedia lebih awal, kali ini semuanya sangat mendadak,” ujar salah satu relawan.
Di tengah polemik penghentian sementara sejumlah dapur MBG, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, memberikan klarifikasi bahwa isu keterlambatan pencairan dana tidak sepenuhnya benar.
Ia menegaskan bahwa dana operasional sebenarnya sudah mulai disalurkan sejak Jumat (5/6/2026) ke rekening masing-masing satuan.
“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari, semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” kata Nanik di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pencairan dana dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua SPPG menerima dana pada waktu yang sama.
“Jadi, memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini,” ujarnya.
Nanik menilai situasi ini lebih disebabkan oleh faktor teknis administrasi dan bukan masalah fundamental dalam program.
“Jadi, tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” tegasnya.
Sebelumnya, laporan juga menyebutkan bahwa puluhan SPPG di berbagai daerah mengalami penghentian sementara distribusi, yang berdampak pada ribuan siswa penerima manfaat MBG.
Di Kabupaten Demak, misalnya, terdapat 30 SPPG yang menghentikan operasional sementara. Sementara di Kabupaten Brebes, tercatat 31 SPPG mengalami kondisi serupa.
Akibatnya, ribuan siswa tidak menerima makanan bergizi seperti biasanya.
Meski demikian, banyak pihak berharap program ini dapat segera kembali berjalan normal karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan gizi anak sekolah.
Keterlambatan pencairan dana operasional MBG di berbagai daerah menunjukkan tantangan teknis dalam pelaksanaan program berskala nasional.
Meski pemerintah menyebutnya sebagai persoalan administrasi, dampaknya langsung dirasakan di lapangan, mulai dari penghentian dapur hingga ribuan penerima manfaat yang terpaksa menunggu distribusi berikutnya.
Ke depan, stabilitas alur pencairan dana dan kesiapan logistik dinilai menjadi faktor kunci agar program MBG dapat berjalan konsisten tanpa mengganggu layanan gizi bagi masyarakat.(*)
(Bangkapos.com/Erlangga/Kompas.com/Tribunnews.com)