TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang terdiri atas Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).
Kegiatan rakor tersebut berlangsung di Ruang MPC Bappeda Merangin dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni yang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mewakili Pemkab Merangin.
Rapat koordinasi tingkat nasional itu membahas dua agenda krusial yang menjadi perhatian pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Agenda pertama membahas secara komprehensif penyelesaian persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer.
Sementara agenda kedua membahas relaksasi kebijakan serta penyusunan regulasi terkait besaran belanja pegawai pemerintah daerah yang saat ini telah melebihi batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekda Merangin Zulhifni, seusai mengikuti rakor bersama Komisi II DPR RI melalui Zoom Meeting, mengatakan keikutsertaan Pemkab Merangin dalam kegiatan tersebut sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mencari solusi terkait nasib tenaga honorer dan penataan postur anggaran daerah.
"Hari ini kita mengikuti arahan dan pembahasan bersama Komisi II DPR RI. Ada dua poin utama, yaitu penyelesaian masalah honorer atau PPPK, serta bagaimana regulasi ke depan bagi daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah melebihi ketentuan 30 persen dari APBD agar mendapatkan relaksasi kebijakan," kata Zulhifni.
Melalui rakor tersebut, diharapkan lahir regulasi baru atau dispensasi yang lebih akomodatif dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, Pemkab Merangin dapat tetap mengoptimalkan pelayanan publik dan mengakomodasi tenaga kerja lokal tanpa terbentur aturan pembatasan belanja pegawai yang ketat.
Kegiatan rakor bersama Komisi II DPR RI secara virtual di Ruang MPC Bappeda Merangin itu berlangsung tertib. Selain Sekda Merangin Zulhifni, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Bappeda Zainal Abidin, Kepala BKPSDMD Ferdi Firdaus, Kepala BPKAD Mashuri, Kepala BPPRD Siti Aminah, beserta jajaran teknis lainnya hingga kegiatan berakhir.
(Tribunjambi.com/Frengky Widarta)
