TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyinggung masa jabatan Dino Patti Djalal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) selama sekitar tiga bulan menuai tanggapan dari analis politik sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti.

Menurut Ikrar, masa jabatan yang singkat tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai kontribusi seseorang terhadap negara maupun pemerintahan.

Komentar itu disampaikan Ikrar setelah Teddy merespons kritik Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Berawal dari Kritik soal Kunjungan Luar Negeri Presiden

Sebelumnya, Dino Patti Djalal melalui akun media sosial X miliknya menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Anak Wakil Wali Kota Pilih Jadi Kuli Bangunan, Pesan Sang Ayah Jadi Sorotan, Sempat Viral 2019

Baca juga: Link Video Cut Salwa Blunder Masih Ramai Dicari di Tiktok, Sosok Pacar Diburu Warganet

Diplomat senior tersebut mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan keuangan negara.

Menanggapi kritik tersebut, Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino. Namun dalam keterangannya, Teddy juga menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang berlangsung sekitar tiga bulan pada akhir pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," ujar Teddy dalam video yang diunggah Sekretariat Kabinet.

Ikrar: Kontribusi Tidak Ditentukan Lamanya Menjabat

Ikrar menilai penyebutan masa jabatan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa peran Dino Patti Djalal dianggap kurang signifikan karena hanya menjabat dalam waktu singkat.

"Seakan-akan bahwa Dino menjadi Wakil Menteri Luar Negeri cuma tiga bulan," kata Ikrar dalam sebuah siniar yang tayang di kanal YouTube Bambang Widjojanto.

Menurutnya, sejarah menunjukkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi besar meski hanya menduduki jabatan publik dalam waktu relatif singkat.

Sebagai contoh, Ikrar menyinggung Ki Hadjar Dewantara yang pernah menjabat Menteri Pengajaran Indonesia hanya sekitar tiga bulan pada awal masa kemerdekaan.

"Ki Hadjar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga cuma tiga bulan. Lalu apakah kemudian nilai dari Ki Hadjar Dewantara itu hilang?" ujarnya.

Dino Dinilai Punya Peran Strategis di Era SBY

Ikrar menjelaskan, penunjukan Dino Patti Djalal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri saat itu bukan tanpa alasan.

Menurut dia, Dino memiliki peran penting dalam membantu Presiden SBY, terutama dalam memberikan masukan terkait kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional.

Selain dikenal sebagai diplomat karier, Dino juga disebut kerap terlibat dalam penyusunan berbagai materi pidato dan komunikasi internasional Presiden.

"Karena memang kebutuhan Presiden SBY pada saat itu agar Dino benar-benar berada di samping beliau," kata Ikrar.

Ia menambahkan, sebelum menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, Dino menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang diplomasi.

Karena itu, Ikrar menilai latar belakang serta kontribusi Dino dalam kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat diukur hanya dari lamanya masa jabatan sebagai wakil menteri.

"Nah, makanya Dino tadinya menjadi duta besar kita di Washington, kemudian ditarik menjadi Wakil Menlu, dan akhirnya menjadi orang yang benar-benar dibutuhkan Presiden SBY untuk memberikan masukan-masukan politik luar negeri," ujarnya.

Perdebatan yang Jadi Sorotan Publik

Perbedaan pandangan antara Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya menjadi perhatian publik karena melibatkan isu strategis mengenai diplomasi serta kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini.

Di satu sisi, kritik Dino dipandang sebagai masukan dari seorang diplomat senior yang memiliki pengalaman panjang dalam hubungan internasional. Di sisi lain, pemerintah menilai kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Perdebatan tersebut pun berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi, penggunaan anggaran negara, serta pentingnya menghargai kontribusi para tokoh yang pernah mengemban jabatan publik, terlepas dari panjang atau singkatnya masa pengabdian mereka.