TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono memiliki visi besar yang berbeda untuk masa depan daerahnya.

Di tengah berbagai daerah berlomba menarik investasi industri, Sadewo justru ingin menjadikan Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan terbaik di Jawa Tengah.

Langkah itu semakin nyata setelah Banyumas menjadi salah satu dari empat kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Banyumas terpilih dari total 48 usulan yang diajukan secara nasional.

"Saya itu enggak punya cita-cita Purwokerto atau Banyumas jadi kawasan industri. 

Saya kepengin jadi kota pendidikan. 

Kota pariwisata dan pendidikan nomor dua lah di Jawa Tengah. Ada potensi untuk itu," kata Sadewo kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (9/6/2026). 

Menurutnya, keberadaan sekolah terintegrasi akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pendidikan tetapi juga ekonomi.

"Kalau benefit ke pemerintah ya enggak begitu gede. 

Tapi kepada masyarakat, kalau ada sekolahan di situ pasti ekonominya tumbuh," ujarnya.

Baca juga: Kebanyakan Pasangan Gay, 126 Kasus HIV di Banyumas Meledak dalam 5 Bulan

Sadewo mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut direncanakan dibangun di kawasan Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. 

Lokasi tersebut sengaja dipilih mendukung pemerataan pusat pendidikan di Kabupaten Banyumas.

"Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan sekolah yang ada di sini. 

Jadi nanti di wilayah timur selatan ada sekolahan itu sampai SMA," katanya.

Ia menjelaskan, sekolah tersebut akan melayani jenjang pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terintegrasi.

Berbeda dengan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sepenuhnya gratis, Sekolah Nasional Terintegrasi ini dirancang sebagai sekolah umum.

"Kalau Sekolah Rakyat kan untuk orang tidak mampu. 

Kalau sekolah terintegrasi setahu saya berbayar," ujarnya.

Sadewo menyebut proses pembangunan sekolah terintegrasi masih menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk proses perencanaan dan tender.

"Itu tergantung mereka, kan ada proses tender dan perencanaan," katanya.

Selain sekolah terintegrasi, Pemkab Banyumas juga terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini progresnya telah mencapai sekitar 78 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Sadewo menyampaikan optimisme terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan selesai pada tahun ini.

Menurutnya, pendataan calon peserta didik telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di wilayah Kaliori yang mewakili kawasan selatan Kabupaten Banyumas.

Sadewo mengungkapkan, saat berkunjung ke Kaliori, Presiden sempat meninjau lokasi dan memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan sekolah tersebut.

Ia meyakini kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi solusi penting dalam menghapus hambatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, setelah Sekolah Rakyat berdiri, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Banyumas untuk tidak bersekolah.

Fasilitas yang disiapkan menggunakan konsep boarding school atau sekolah berasrama, lengkap dengan layanan pemenuhan kebutuhan makan tiga kali sehari bagi para siswa.

"Sekolah Rakyat nanti berasrama dan kebutuhan makan siswa juga dipenuhi," katanya.

Saat ini progres pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas telah mencapai sekitar 78 persen dan terus dikebut agar dapat segera beroperasi.

Di sisi lain, Pemkab Banyumas juga masih melakukan lobi kepada pemerintah pusat terkait rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan lainnya.

"Nanti insyaallah ini masih dalam proses lobi, Pusdiklat Kejaksaan. 

Kalau Pusdiklat Kejaksaan saya mengusulkannya di lahan Jalan Bung Karno. Tapi masih lobi, belum," ujarnya.

Pemkab Banyumas menargetkan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang layak sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai kota pendidikan di Jawa Tengah. (jti)