POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya akan melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut Nanik, ada kemungkinan sekolah yang sudah kaya tidak memerlukan program MBG. "Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," kata Nanik, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6). 

Nanik mengatakan, BGN akan lebih memfokuskan MBG bagi penerima manfaat yang membutuhkan. "Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," tutur dia.

Selain itu, menurut dia, ada kemungkinan penerima manfaat MBG yang kini sudah mencapai sekitar 63 juta penerima manfaat dialihkan ke daerah yang betul membutuhkan. 

"Ini kita akan refocusing, sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," ucap dia. 

Selain membenahi soal penerima manfaat, BGN juga akan melakukan kontrol terhadap kualitas MBG. "Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas," ungkap Nanik. 

Nanik menambahkan, BGN akan mengecek setiap MBG yang ada apakah sudah sesuai standar. "Nanti akan kita grading. Apa? Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan," imbuh dia.

Selanjutnya, Nanik juga akan fokus MBG untuk daerah 3T. Dia pun akan mencoba mengurangi penggunaan anggaran negara dalam program MBG.

"Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tapi tadi kami belum ke sini nih sudah di, oleh apa namanya, rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya," ucap Nanik. 

"Tapi, untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi," sambung dia.

Nanik juga menegaskan salah satu fokusnya melakukan efisiensi anggaran. agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi.

“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” ucap dia.

Selain itu, BGN juga tidak akan membuka titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara.

“Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani  sudah sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan,” ucap dia. 

BGN juga disebutnya ingin menata jumlah titik dapur MBG agar sesuai kebutuhan daerahnya. Sebab, titik dapur MBG menumpuk di daerah Jawa.

“Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ucap dia. 

Nanik mengatakan, dirinya akan menjalankan tugas dengan amanah, baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Bagi Nanik, MBG adalah program yang sangat bagus dan bermanfaat dalam menggerakkan ekonomi bawah.

Oleh karena itu, Nanik bersama wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono selaku petinggi di BGN akan bertanggung jawab dalam mengelola setiap uang negara.

Selain itu, Nanik juga akan menggarap dapur-dapur di daerah 3T. “Dan juga kawasan-kawasan yang belum, teritorial yang belum terbangun,” tutur dia.

Uang Sudah Cair

Pada kesempatan itu juga Nanik menjelaskan soal isu sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti sementara karena anggaran dari BGN belum turun. 

Menurut Nanik, dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan mulai Jumat (5/6) pekan lalu. "Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari, semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional," kata Nanik. 

Menurut Nanik, sebagian SPPG dananya sudah cair. Ada juga SPPG yang dananya baru akan cair pada hari ini (kemarin, red).

"Jadi, memang ada beberapa yang apa namanya, yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini (kemarin, Red," tutur dia. 

Menurut Nanik, hal ini bukan masalah besar tapi hanya teknis saja. "Jadi, tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," ujar dia. 

Penghentian sementara yang terjadi selama beberapa hari terakhir disebabkan kendala pencairan Dana Bantuan Pemerintah (Banper), yang diakibatkan karena persoalan administrasi yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Kepastian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Malaka, Estefania Seran Nalle, saat ditemui Pos Kupang di Desa Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

Fani sapaan Korwil SPPG Malaka itu menjelaskan, bahwa persoalan yang terjadi di SPPG Rainawe lebih berkaitan dengan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat pencairan dan penambahan dana operasional.

Karena dokumen administrasi saat itu belum rampung, dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada seluruh penerima manfaat.

"Sebenarnya tidak ada kendala dalam pencairan dana Banper ini. Ini hanya masalah administrasi saja yang belum lengkap sehingga kemarin itu SPPG Rainawe di Kecamatan Kobalima tidak beroperasi pada Jumat dan Sabtu kemarin," jelas Fani.

Menurutnya, pengelola SPPG tidak dapat memaksakan operasional apabila kondisi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Oleh karena itu, langkah penghentian sementara dipilih sebagai solusi untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar dalam pelaksanaan program.

Kembali beroperasinya SPPG Rainawe tentu menjadi kabar baik bagi ribuan penerima manfaat  yang dalam beberapa hari terakhir tidak menerima paket MBG.

Selama masa penghentian sementara, para siswa di sejumlah sekolah bahkan harus kembali membawa uang jajan dan bekal makanan sendiri karena distribusi makanan bergizi tidak dapat dilakukan.

Fani mengungkapkan, SPPG Rainawe merupakan salah satu unit pelayanan dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar di Kabupaten Malaka.

Saat ini, SPPG tersebut melayani sekitar 2.500-an penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah dasar hingga menengah, anak-anak pendidikan usia dini (PAUD), ibu menyusui, serta ibu hamil.

Ia menjelaskan bahwa besarnya jumlah penerima manfaat membuat kebutuhan anggaran operasional juga cukup besar. Ketika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melayani seluruh sasaran program, maka penghentian sementara menjadi pilihan yang harus diambil sambil menunggu proses administrasi dan penambahan dana diselesaikan.  (kompas.com/ito)

Rutan SoE Pasok Sayur ke SPPG Nunumeu 

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB SoE kembali menunjukkan hasil positif melalui program pembinaan kemandirian  panen sayur sawi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Rutan SoE, Senin (8/6). 

Sebanyak 100 kilogram sawi berhasil dipanen dan seluruh hasil panen tersebut didistribusikan  ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nunumeu, Kota Soe sebagai stok sayuran untuk pelaksanaan MBG. 

Panen dilaksanakan di lahan SAE Rutan SoE dengan melibatkan lima orang warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Kegiatan pertanian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Rutan SoE dan Yayasan Krisna Foundation yang telah mendampingi sejak tahap pembersihan lahan, penataan bedengan, hingga proses penanaman.

Kepala Rutan SoE, Muhamad Nurzaman, menyampaikan, hasil panen tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan di Rutan SoE terhadap warga binaan. 

“Panen ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kami tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan bertani, tetapi juga menanamkan nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Hasilnya hari ini (kemarin, Red) dapat dirasakan melalui panen sawi yang seluruhnya terserap untuk kebutuhan masyarakat melalui SPPG Nunumeu,” ujar Nurzaman.

Lebih lanjut, Karutan menegaskan, program pertanian SAE menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan sekaligus sarana pembinaan produktif bagi warga binaan.

“Melalui kegiatan pertanian ini, warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Di sisi lain, hasil pertanian juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Petugas pengelola SAE Rutan SoE, Juan Sau, menjelaskan, keberhasilan panen tidak terlepas dari pendampingan dan kolaborasi yang terjalin dengan Yayasan Krisna Foundation.

“Sejak awal kami bersama Yayasan Krisna Foundation melakukan pembersihan lahan, pembentukan bedengan, hingga proses penanaman dan perawatan tanaman. Kolaborasi ini membantu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan warga binaan dalam mengelola pertanian secara baik dan berkelanjutan,” jelas Juan.

Sementara itu, Supplier SPPG Nunumeu, Inyo Lay, mengapresiasi kualitas hasil pertanian yang dihasilkan SAE Rutan SoE dan berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut.

“Kami melihat hasil panen sawi dari Rutan SoE memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dipasok ke SPPG. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berjalan karena selain memenuhi kebutuhan bahan pangan, juga mendukung program pembinaan yang dilaksanakan di Rutan SoE,” ungkapnya.

Selain sayuran, Rutan Kelas IIB Soe juga rutin menjadi supplier aksesoris ke NTT Mart By Dekranasda TTS juga ambil bagian dalam pameran-pameran yang digelar di Kota Soe. Adapun penghasilan dari penjualan tersebut, keuntungannya akan diberikan untuk warga binaan dalam bentuk premi ketika warga binaan yang bersangkutan menyelesaikan masa tahanan. (any) 

Serap 652 Tenaga Kerja di Malaka

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malaka terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga awal Juni 2026, sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani puluhan ribu penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten perbatasan tersebut.

Keberadaan 13 dapur SPPG tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Tercatat sebanyak 652 tenaga kerja telah terserap untuk mendukung operasional seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Malaka.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Malaka, Estefania Seran Nalle, mengungkapkan hal tersebut saat ditemui Pos Kupang di depan SPPG Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Minggu (7/6).

Menurut Estefania, setiap SPPG memiliki struktur sumber daya manusia yang lengkap untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Dalam  satu SPPG terdapat 47 relawan yang bertugas mendukung operasional harian, ditambah satu tenaga ahli gizi, satu tenaga akuntansi, dan satu kepala SPPG.

“Setiap SPPG memiliki total 50 orang yang bekerja. Dengan 13 SPPG yang sudah beroperasi saat ini, total tenaga kerja yang terserap mencapai 652 orang,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran SPPG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah.

Saat ini, 13 SPPG yang telah aktif beroperasi tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Malaka Tengah, Kobalima, Malaka Timur, Weliman, Wewiku, dan Malaka Barat. Keberadaan dapur-dapur pelayanan tersebut menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malaka.

Meski demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki SPPG aktif. Kecamatan yang hingga kini belum terdapat SPPG yang beroperasi meliputi Rinhat, Laenmanen, Sasitamean, Io Kufeu, Kobalima Timur, dan Botin Leobele.

Dari sisi penerima manfaat, program MBG di Kabupaten Malaka telah menjangkau lebih dari 35.067 orang.

Mereka terdiri dari siswa sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ibu menyusui, serta ibuhamil yang menjadi kelompok prioritas dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Selain fokus pada pelayanan gizi, seluruh SPPG di Kabupaten Malaka juga telah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dapur secara higienis dan ramah lingkungan.

Keberadaan IPAL memastikan limbah yang dihasilkan dari aktivitas pengolahan makanan dapat ditangani dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pengelola SPPG dalam menjaga standard kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. (ito)