Widjojo Nitisastro adalah arsitek utama ekonomi-pembangunan Orde Baru. Bersama gengnya, Mafia Berkeley, dia dianggap sebagai penentu arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat itu.

---

Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Berbicara tentang Mafia Berkeley, tak afdal rasanya tanya menyinggung nama satu ini. Arek Malang yang pernah bertempur saat Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Dialah Widjojo Nitisastro yang dianggap sebagai pemimpin Mafia Berkeley, sekelompok ekonom andalan Soeharto yang menjadi penentu kebijakan ekonomi-pembangunan era Orde Baru.

Mengutip Kompas.com, Widjojo Nitisastro adalah salah satu begawan ekonomi Indonesia, terutama di masa Orde Baru. Jauh-jauh sebelum jadi ekonom beken, Widjojo rupanya pernah ikut perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dia terlibat dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Widjojo lahir di Malang pada 23 September 1927. Ayahnya adalah aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra) yang didirikan dr. Sutomo di Surakarta, yang menggerakkan Rukun Tani. Di masih kelas 1 SMA di St. Albertus, Malang, ketika pertempuran di Surabaya meletus.

Di tahun itu juga dia bergabung dalam pasukan pelajar yang ikut bertempur di Ngaglik dan Gunung Sari, Surabaya. Dia sempat mengajar selama tiga tahun setelah perang usai.

Setelah itu, Nitisastro melanjutkan sekolah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Saat kuliah, dia sempat menulis sebuah buku, judulnya Penduduk dan Pembangunan Indonesia, yang dia kerjakan bersama seorang rekan dari Kanada bernama Nathan Kayfiz.

Prestasi yang gemilang mengantarnya mendapatkan kesempatan beasiswa melanjutkan studi di University of California, Berkeley, AS, dari Ford Foundation. Dia lulus tahun 1961.

Sepulang ke Indonesia, Nitisastro ditugaskan mengajar di Sekolah Staf da Komando Angkatan Darat (Seskoad). Dia juga harus berhadap dengan kondisi ekonomi Indonesia yang carut-marut.

Pada 1963, dia sempat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah Orde Lama untuk mengubah kecenderungan arah ekonomi Indonesia saat pengukuhannya sebagai guru besar UI. Dia menyarankan supaya pemerintah Indonesia memasukkan analisis ekonomi dalam pembuatan kebijakan.

Nitisastro juga menyarankan adanya kombinasi mekanisme pasar dan intervensi pemerintah alih-alih membiarkan pasar terlalu bebas atau sebaliknya membuat pemerintah terlalu berkuasa. Tapi usul itu sepertinya tak didengar oleh pemerintah yang ketika itu memang lebih condong ke Soviet.

Pemerintahan Bung Karno akhirnya digantikan Soeharto, secara de facto, pada 1966 lewat Supersemar. Di pemerintahan baru ini, Nitisastro kembali menyampaikan sarannya.

Nitisastro bersama beberapa ekonom dari UI lainnya mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Rupanya, Soeharto terkesan dengan ide-ide itu.

Pria Kemusuk itu pun meminta mereka menjadi bagian dari Tim Ahli di bidang Ekonomi dan Keuangan. Ketika itu, Widjojo Nitisastro dipercaya menjadi ketuanya.

Lalu pada 1968, setelah Soeharto resmi dilantik menjadi presiden, Nitisastro ditunjuk sebagai Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Cap Mafia Berkeley sendiri kemudian muncul pada era 1970-an.

Cap itu tak menyurutkan pamornya. Pada 1971 hingga 1973, Nitisastro ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu pada 1973 hingga 1983, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia sekaligus Kepala Bappenas.

Karena prestasinya yang dianggap cemerlang, pada 1980-an, oleh Forum Studi dan Komunikasi (FOSKO), Nitisastro sempat dicalonkan sebagai wakil presiden. Tapi dia menolak.

Cara Widjojo Nitisastro “menyelamatkan” perekonomian Indonesia

Salah satu yang paling dikenang dari Widjojo Nitisastro adalah ketika memprakarsai lahirnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) serta membuat kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai "Widjojonomics".

Dan tentu saja sumbangan pemikiran untuk menghadapi keterpurukan ekonomi pada 1966. Seperti apa idenya?

Sebagaimana disinggung di awal, pada awal 1960-an, Nitisastro sempat menyampaikan pendapatnya kepada rezim Soekarno untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia. Tapi ide itu ditolak.

Widjojo Nitisastro kembali menyumbangkan gagasannya di tengah kekacauan Indonesia pascaperistiwa G30S 1965 dan menjelang lengsernya Bung Karno. Dia memberikan ide dan gagasannya dalam seminar dan simposium pada Mei 1966 yang diadakan oleh KAMI FEUI.

Dalam simposium bertajuk "Menyusun Kembali Sendi-sendi Ekonomi Indonesia dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi", Widjojo menawarkan konsep-konsep perekonomian.

Nitisastro menyampaikan, ada prinsip-prinsip ekonomi yang terabaikan, yaitu asas keseimbangan pengeluaran dan investasi. Dalam asas keseimbangan harus memperhatikan antara penerimaan dan pengeluaran, ekspor dan impor, serta keseimbangan kerja dan pertumbuhan penduduk.

Asas efisiensi mengutamakan penggunaan sumber-sumber ekonomi. Sementara asas investasi diperlukan untuk mengatasi kemerosotan ekonomi.

Setelah simposium itu, terbitlah Ketetapan MPRS No. XIII/1966 tentang Pembaruan Kebijakan Layanan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut menjadi sebuah kesepakatan mengenai rangkaian langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang ekonomi untuk mengatasi keadaan ekonomi dan menyusun pembangunan.

Ketetapan MPRS tersebut menyatakan bahwa penegakan kembali UUD 1945, berarti diberlakukannya kembali pengawasan efektif dari rakyat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan yang dilakukan melalui kewenangan DPR.

Nitisastro juga menyimpulkan isi dari ketetapan MPRS tersebut berarti bahwa perbaikan ekonomi rakyat adalah prioritas utama di antara persoalan lainya. Tak hanya itu, prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis digunakan untuk menghadapi masalah ekonomi.

Ketetapan MPRS tersebut juga mengandung dua hal gagasan Widjojo, salah satunya landasan idiil, yakni hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal pokok yang harus dipegang teguh dalam menentukan kebijakan ekonomi, yaitu asas Demokrasi Ekonomi.

Menurut Widjojo, demokrasi ekonomi bukanlah hal baru, karena sudah dijelaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Di samping itu, masalah operasional, yang meliputi soal-soal praktis dalam bidang ekonomi, misalnya rencana fisik (rehabilitasi) dan rencana moneter (stabilisasi).

Pemikiran dan gagasan Widjojo dalam ekonomi direpresentasikan pada program-program Orde Baru. Di antaranya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Repelita menerapkan pembangunan ekonomi terpusat untuk ekonomi makro di Indonesia. Pelaksanaan Repelita dilakukan selama enam periode, mulai dari 1969 hingga 1998, yang berakhir dengan Repelita VI.

Repelita mengusung perbaikan ekonomi melalui pertanian sebagai sektor terpenting di Indonesia. Dengan mengandalkan sektor pertanian, pemerintah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Indonesia juga tidak lagi mengimpor beras untuk mencukupi pangan dalam negeri, usaha ini dinamakan sebagai Swasembada Beras. Selain itu, Widjojo juga memanfaatkan penerimaan ekspor dari migas dan nonmigas.

Usaha yang dilakukan Widjojo dalam perbaikan ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin naik, inflasi berhasil ditekan, investasi di Indonesia semakin berkembang, serta PDB Indonesia mulai berjalan stabil.

Meski Orde Baru akhirnya lengser, “jasa” Widjojo Nitisastro terus digunakan pemerintah-pemerintah setelahnya. Misalnya di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, dia diminta memimpin Tim Ekonomi Indonesia pada pertemuan Paris Club pertengahan April 2000. Misi tim itu adalah untuk membicarakan penjadwalan kembali pembayaran utang RI, untuk periode April 2000 hingga Maret 2002 senilai 5,9 miliar AS.

Pada 2012, Widjojo Nitisastro meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dia meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit.