Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo 

POS-KUPANG.COM, ENDE – Meski Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah sekolah di wilayah pelosok Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini belum merasakan manfaat program tersebut. 

Salah satunya adalah SMK Negeri 6 Detukeli Ende yang berlokasi di Wolobheto Feoria, Kecamatan Detukeli.

Belum tersalurkannya program MBG ke sekolah tersebut disebabkan oleh belum tersedianya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Detukeli. 

Akibatnya, para siswa masih menunggu realisasi program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik tersebut.

Baca juga: Polemik Pembangunan KDKMP di Ende, Kadiskop NTT: Pintar-pintarlah Bupati Ende Bangun Komunikasi

Kepala SMK Negeri 6 Detukeli Ende, Herman Bheo, mengatakan 

meskipun sekolahnya belum menerima layanan MBG, pihak sekolah sebenarnya telah siap mendukung program tersebut melalui penyediaan bahan pangan lokal. 

Sekolah kejuruan yang memiliki salah satu jurusan unggulan di bidang pertanian itu mampu menghasilkan berbagai komoditas seperti sayur-sayuran dan ayam yang dapat dipasok ke dapur MBG.

Menurut Herman, hingga saat ini hasil produksi sekolah masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar karena belum adanya dapur MBG yang siap menerima pasokan.

“Kendalanya karena belum ada dapur MBG yang beroperasi di wilayah ini. Saat ini masih dalam proses pembangunan. Namun untuk stok sayur dan ayam kami siap didistribusikan ke dapur MBG setempat. Sejauh ini kami masih melayani kebutuhan masyarakat saja,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menanggapi berbagai polemik yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG di tingkat nasional, Herman mengusulkan agar pengelolaan program tersebut lebih melibatkan masyarakat lokal maupun kantin-kantin sekolah yang telah tersedia.

Menurutnya, langkah tersebut akan membuat pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Lebih efektif dan efisien jika pengelolaannya diberikan kepada masyarakat lokal atau sekolah-sekolah yang memiliki kantin untuk mengelola sendiri. Daripada kita membutuhkan MBG tetapi terkendala karena harus menunggu pembangunan dapur di daerah terpencil seperti ini. Di kota program sudah berjalan lebih dari satu tahun. Harapan kami kantin-kantin sekolah yang ada bisa dihidupkan dan diberdayakan,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam skema tersebut para guru tetap menjalankan tugas utama sebagai pendidik, sementara pengelolaan MBG dapat dilakukan oleh kantin sekolah dengan melibatkan masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang gizi maupun pengolahan makanan.

Selain dapat mempercepat pelaksanaan program, model ini juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat sekitar sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan yang tersedia di wilayah setempat.

Herman berharap pemerintah dapat segera memperluas jangkauan program MBG hingga ke daerah-daerah terpencil agar seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan makanan bergizi.

Ia menegaskan, pelajar tingkat SMP dan SMA di wilayah pelosok, termasuk siswa SMK Negeri 6 Detukeli Ende, juga membutuhkan dukungan gizi yang memadai untuk menunjang proses belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (bet)