WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam Merauke di Papua Selatan memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dari kawasan timur Indonesia. 

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut harus ditopang oleh tata kelola yang baik, keterlibatan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Penanaman Bibit Padi Unggul di Carita Banten Libatkan Petani Lokal

Pernyataan tersebut disampaikan Fathan dalam Diskusi Publik bertajuk “Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang diselenggarakan oleh PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).

Menurut Fathan, perdebatan yang muncul melalui film Pesta Babi seharusnya menjadi momentum untuk melihat pembangunan di Papua secara lebih komprehensif. 

Ia menilai film tersebut berhasil membuka ruang diskusi mengenai berbagai isu penting, mulai dari pembangunan, hak ulayat, lingkungan hidup, hingga perlindungan warga sipil.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan di Papua tidak dapat dinilai hanya hitam putih saja, melainkan harus dilihat secara utuh berdasarkan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan strategis bangsa.

“Papua tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Ada masyarakat yang berharap pembangunan dapat membuka akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun ada pula yang memiliki kekhawatiran terhadap keberlanjutan tanah adat dan ruang hidup mereka. Karena itu yang dibutuhkan bukan polarisasi, melainkan dialog yang konstruktif,” kata Fathan.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Mentan Tegaskan Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Ia menjelaskan bahwa secara strategis, PSN Wanam merupakan bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim global, serta tantangan penyediaan lahan produktif di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam perspektif pembangunan nasional, lanjutnya, Papua Selatan memiliki posisi yang penting karena memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian pangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.

“Selama ini pembangunan nasional masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu. Kehadiran PSN di Papua Selatan harus dilihat sebagai upaya membuka pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Fathan menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis tidak cukup diukur melalui capaian fisik, nilai investasi, atau target produksi semata. Menurut dia, ukuran keberhasilan yang paling penting adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Yang harus menjadi perhatian utama adalah apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata. Apakah kesempatan kerja terbuka bagi orang asli Papua, apakah ekonomi kampung tumbuh, apakah akses pendidikan dan kesehatan membaik, dan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat. Di situlah esensi pembangunan yang sesungguhnya,” katanya.

Fathan juga menyoroti pentingnya membangun legitimasi sosial dalam setiap agenda pembangunan. 

"Legalitas administratif yang dimiliki sebuah proyek harus dibarengi dengan komunikasi publik yang transparan, penghormatan terhadap hak ulayat, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan", tegasnya. 

Baca juga: Muhadjir Effendy Ajak Jaga Persatuan di Tengah Perbedaan Lebaran, Singgung Ketahanan Pangan

Menurut dia, pembangunan yang mampu membangun kepercayaan publik akan memiliki peluang lebih besar untuk berjalan secara berkelanjutan dan minim konflik sosial.

“Tanah bagi masyarakat adat Papua tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sejarah, budaya, dan identitas. Oleh karena itu, pembangunan harus mampu menghubungkan kepentingan strategis negara dengan penghormatan terhadap realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Fathan juga mengajak seluruh pihak untuk memandang berbagai kritik terhadap proyek pembangunan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. 

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat sipil maupun masyarakat adat tidak seharusnya langsung dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.

“Kritik harus dipahami sebagai mekanisme koreksi agar pembangunan berjalan lebih baik. Justru melalui dialog yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh masukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan baru Indonesia apabila pembangunan mampu dijalankan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“PSN Wanam memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong kemajuan Papua Selatan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pembangunan tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, menghormati hak-hak adat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat kepercayaan publik. Jika itu dapat dilakukan, maka pembangunan tidak hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial yang kuat,” pungkas Fathan.