TRIBUNTRENDS.COM - Kebijakan moratorium pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra program.
Sejumlah yayasan yang telah menyelesaikan pembangunan dapur kini masih menunggu kepastian untuk bisa segera beroperasi.
Ketidakjelasan ini membuat para pelaksana di lapangan merasa cemas terhadap kelanjutan program yang sudah mereka persiapkan.
Salah satu mitra MBG di Kecamatan Kasomalang, Subang, Jaka Arizona, turut menyampaikan kegelisahannya atas situasi tersebut.
Ia menilai kondisi ini semakin diperburuk setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kasus tersebut tentunya sangat berdampak pada mitra MBG di daerah, khususunya yang sudah membangun dapur dan siap beroperasi namun belum ada kejelasan lebih lanjut," kata Jaka, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: Investor di Sukabumi Kena Tipu, Setor Rp 200 M untuk 97 Titik SPPG, BGN Cuci Tangan, Nanik: Gak Tahu
Meski begitu, Jaka tetap memandang kebijakan moratorium yang diambil pimpinan baru BGN sebagai langkah evaluasi yang diperlukan.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat membantu pemetaan jumlah dapur MBG yang telah terbentuk di berbagai wilayah.
Selain itu, evaluasi ini dinilai penting agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih terarah dan merata.
Meski mendukung evaluasi program, Jaka berharap pemerintah juga memperhatikan yayasan mitra yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG.
Ia mengatakan yayasan yang dikelolanya telah menyelesaikan seluruh pembangunan dan persiapan operasional dapur.
Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan peralatan memasak, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan.
"Yayasan mitra MBG yang saya kelola telah menyelesaikan seluruh pembangunan dan persiapan dapur hingga 100 persen. Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan peralatan memasak, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan 100 persen," katanya.
Namun hingga saat ini, status dapur tersebut masih belum berubah.
“Namun sampai saat ini status kami masih draft,” katanya.
Jaka mengaku khawatir jika moratorium berlangsung terlalu lama karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi yayasan yang telah mengeluarkan investasi sekitar Rp 1 miliar.
“Yang menjadi kekhawatiran kami adalah potensi kerugian yang cukup besar karena semua investasi sudah dilakukan. Kami berharap pemerintah juga memperhatikan dapur-dapur yang sudah siap beroperasi meskipun belum resmi berjalan,” ungkapnya.
Baca juga: Kata Satgas MBG Soal 50 SPPG di Karanganyar & Solo Berhenti Beroperasi: Transisi, Pusat Sedang Heboh
Jaka berharap moratorium hanya bersifat sementara dan tidak menghambat dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan serta siap melayani masyarakat.
“Mudah-mudahan moratorium ini tidak berlangsung lama. Jangan hanya dapur yang sudah beroperasi yang diperhatikan, tetapi juga dapur yang sudah dibangun dan siap berjalan,” ucapnya.
Menurut dia, saat ini terdapat sejumlah dapur baru di Kabupaten Subang yang telah selesai dibangun dan siap beroperasi, namun masih menunggu keputusan dari BGN.
Para pengelola yayasan mitra berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan program MBG agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan pelayanan penyediaan makanan bergizi kepada masyarakat dapat segera berjalan sesuai rencana.
(TribunTrends/Kompas)
