TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa asal bicara terkait kondisi ekonomi di Indonesia. 

Apalagi nilai rupiah yang lemah melewati Rp 18.000 terhadap dolar AS. 

Tak tanggung-tanggung, Said Didu meminta Prabowo segera mencopot Purbaya dari kabinet. 

Hal ini diungkap Said Didu dalam akun twitternya, Senin (8/6/2026). 

Ketegangan ini bermula saat Said Didu merespons pernyataan Menkeu Purbaya yang membantah bahwa program MBG dan Koperasi Desa membebani APBN.

Merasa pernyataan tersebut jauh dari realitas, Didu menyindir keras gaya komunikasi sang menteri yang dianggap defensif.

"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar #asalmangap," tulis Said Didu sembari menyematkan video bantahan Menkeu.

Baca juga: ISAK TANGIS Orang Tua Korban Saksikan Rekonstruksi Penganiayaan Bayi di Daycare Little Aresha

Baca juga: Anton Simanjuntak Soroti Megaproyek BRT 1,9 Triliun, Kecewa ke Kadishub dan Khawatir Jadi Beban APBD

Tak berhenti di situ, Didu juga menggunakan istilah dari negeri jiran untuk menggambarkan kepemimpinan Menkeu saat ini.

Mengurai 10 Evaluasi Krusial Program MBG

Merujuk pada arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa MBG harus difokuskan kepada anak-anak kurang gizi bukan kelompok mampu Said Didu membeberkan 10 poin merah di lapangan yang dinilainya bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah:

Dugaan Kongkalikong Dapur SPPG: Didu mendesak audit proses penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berlebih dan jatuh ke tangan pihak dekat kekuasaan.

Audit Pengadaan Barang: Proses pengadaan aset pendukung seperti sepeda motor hingga komputer harus diperiksa secara transparan.

Salah Sasaran Gizi: Anak-anak dari keluarga mampu yang asupan gizi rumahnya sudah tinggi sebaiknya tidak diberikan MBG, karena justru berisiko menurunkan standar kualitas gizi mereka.

Anak-Anak Mulai Bosan: Di tingkat akar rumput, kejenuhan mulai melanda. Anak-anak penerima dilaporkan bosan dengan menu yang monoton, bahkan mulai menolak memakan atau membawa pulang makanan tersebut.

Arogansi Petugas SPPG: Pemilik dan pegawai SPPG dinilai mendapat keistimewaan berlebih sehingga memicu sikap jemawa yang berpotensi menyulut gesekan sosial.

Eksklusivitas Badan Gizi Nasional (BGN): BGN dikritik berjalan sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), membuat pengawasan lokal menjadi mandek.

Janggalnya Komposisi Anggaran: Alokasi dana senilai Rp 8.000 - Rp 10.000 untuk makanan berbanding Rp 5.000 untuk operasional dan keuntungan dinilai tidak efisien dan mirip sistem multilevel.

Rendahnya Standar Keamanan: Kasus keracunan dan buruknya kualitas makanan yang masih kerap terjadi menjadi bukti lemahnya standarisasi pengawasan.

Monopoli Supplier: Pasokan bahan baku didesak agar benar-benar berasal dari masyarakat lokal dan UMKM, bukan jaringan kartel.

Rapor Merah Pimpinan BGN: Sikap pimpinan BGN yang dinilai arogan dan merasa selalu benar dianggap bisa menjadi batu sandungan terbesar yang menggagalkan program nasional ini.
Sorotan tajam ini kini menjadi bola liar di ruang publik.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membuktikan bahwa program MBG adalah solusi nyata pengentasan stunting.

Namun di sisi lain, kesaksian lapangan dari tokoh seperti Said Didu menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara klaim di atas kertas dan realitas di meja makan rakyat.

Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan ritme atau melakukan perombakan besar demi menyelamatkan muka program strategis ini.

(*/tribun-medan.com)