Fenomena Baru Saat Reses DPRD Surabaya: Warga Suarakan Kebutuhan Kerja
Cak Sur June 09, 2026 07:32 PM

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Reses DPRD Surabaya yang dilakukan oleh 50 anggota dewan di berbagai daerah pemilihan menunjukkan fenomena baru.

Jika sebelumnya fokus warga didominasi infrastruktur kampung dan pendidikan, kini masyarakat lebih banyak menyuarakan kebutuhan akan lapangan kerja.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai dinamika ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi dan pertumbuhan investasi di Kota Pahlawan yang terus berkembang.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadikan penciptaan lapangan kerja, sebagai agenda prioritas dalam pembangunan ke depan.

Baca juga: Arif Fathoni Ungkap Hasil Reses DPRD Surabaya: Didominasi Usul Infrastruktur

‎RESES - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses beberapa waktu lalu. Warga banyak curhat soal pembangunan infrastruktur lingkungan di wilayahnya.
‎RESES - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses beberapa waktu lalu. Warga banyak curhat soal pembangunan infrastruktur lingkungan di wilayahnya. (istimewa/Dokumen Pribadi Arif Fathoni)

Hapus Ego Sektoral antar-OPD

Arif Fathoni menyoroti adanya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selama ini dinilai menghambat efektivitas program.

Seringkali, pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan tidak selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha di lapangan.

Beberapa poin perbaikan yang didorong DPRD Surabaya meliputi:

  • Sinkronisasi data izin investasi dengan program pelatihan kerja.
  • Penyelarasan jenis pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai kebutuhan industri.
  • Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tenaga kerja lokal terserap maksimal.

Menjemput Bola Investasi

Lebih lanjut, Fathoni menekankan pentingnya pemerintah untuk bersikap proaktif dalam membaca peluang.

Jangan sampai investasi yang tumbuh di sektor kafe, restoran, atau perhotelan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM yang relevan.

"Jangan sampai investasi tumbuh di sektor restoran, tetapi pelatihan yang disiapkan justru mekanik bengkel. Ini yang harus diperbaiki," ujar Fathoni.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya menggunakan data investasi sebagai basis untuk menyiapkan keterampilan warga, sebelum bisnis tersebut benar-benar beroperasi.

Konsep 'menjemput bola' ini diharapkan membuat program pelatihan menjadi lebih tepat sasaran.

Dengan menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten sebelum lowongan dibuka, warga Surabaya dapat lebih mudah bersaing dan mendapatkan peluang kerja yang tersedia di kota sendiri.

Kesimpulannya, DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menyinkronkan data investasi dengan program pelatihan kerja, untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.