Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, terancam mengalami overkapasitas dalam beberapa tahun mendatang.
Jika tidak ada langkah pengurangan sampah yang signifikan, TPA tersebut diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama lima hingga tujuh tahun ke depan.
Tumpukan sampah sudah menggunung di sana. Dari total volume sampah di seluruh wilayah Sidoarjo yang mencapai 892 ton setiap hari, sekira 60 persen lebih langsung dikirim ke TPA Jabon. Sebagian lainnya berhasil diproses di TPST.
Pada cell 1 atau di TPA Lama, tinggi tumpukan sampah sudah mencapai 22 meter. Di sana sampah yang tumpuk volumenya mencapai 1.420.000 m3.
Sementara di TPA cell 2 (sanitary landfill) tinggi tumpukan sampah sudah mencapai tujuh meter, dengan volume sekira 96.700 m3.
Data DLHK Sidoarjo menunjukkan timbulan sampah di Kota Delta saat ini mencapai 892,26 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih langsung dibuang ke TPA setiap harinya. Bahkan, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Baca juga: TPA Srabah Overload, DLH Trenggalek Desak Dapur Satuan Gizi Kelola Sampah Mandiri dari Sumbernya
“Setiap hari sampah yang masuk ke sini di kisaran 500 sampai 600 ton. Memang mayoritas dari total sampah yang ada di Sidoarjo,” ungkap Kepala TPA Griyo Mulyo, Hajid Arif Hidayat, Selasa (9/6/2026).
Ketika sampai di TPA, sampah hanya ditumpuk saja. Upaya sortir dan sebagainya, tidak mengurangi sama sekali. Karena jumlahnya sangat kecil.
“Sanitari landfill hanya sistem penumpukan sampah yang ramah lingkungan. Sehingga tidak mengurangi volume. Harapan kami, sampah bisa dikelola di setiap desa, sehingga tidak banyak yang dikirim ke TPA,” ujarnya.
Jika kondisi seperti ini terus terjadi, Hajid memperkirakan kemampuan TPA Jabon cuma tinggal lima sampai tujuh tahun. Itupun dalam kondisi kritis karena sampah terus menumpuk.
Ya, beberapa waktu belakangan ancaman krisis sampah mulai membayangi Kabupaten Sidoarjo. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Baca juga: Mulai Bulan Juni 2026, Warga Kota Madiun Wajib Pilah Sampah dari Rumah, TPA Hampir Penuh
Langkah awal yang dilakukan yakni memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah serta memperkuat pengelolaan berbasis teknologi digital.
Persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, seluruh elemen mulai pemerintah daerah hingga masyarakat harus terlibat aktif dalam penanganannya.
Subandi menegaskan pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin besar di masa mendatang. Seluruh kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan anggaran daerah.
"Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing," tegasnya.
Pemkab Sidoarjo mulai menerapkan sistem dashboard digital untuk memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat pembayaran retribusi masyarakat. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat pengambilan kebijakan berbasis data.
Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran Rp18,14 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang sudah berjalan baik sekaligus meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator hingga kendaraan operasional.
Di sisi lain, praktik pembuangan sampah liar masih menjadi pekerjaan rumah. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Sebagai langkah penegakan aturan, pemerintah juga akan mendorong pemasangan CCTV di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Supaya ada efek jera bagi warga yang biasa membuang sampah sembarangan
