Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menyebut keberhasilan Pemerintah Kabupaten SBT meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut sebagai tonggak baru dalam perjalanan tata kelola keuangan daerah.

Menurut Fachri, raihan tersebut memiliki nilai penting karena untuk pertama kalinya SBT mampu mempertahankan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam dua tahun beruntun.

"Alhamdulillah, SBT mendapat opini WTP. Dan ini prestasi pertama, SBT mendapat WTP dua tahun berturut-turut," ujarnya saat diwawancarai di Aula Pandopo Bupati, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, yang terpenting dari capaian tersebut bukan sekadar memperoleh opini WTP, melainkan kemampuan pemerintah daerah menjaga konsistensi pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun.

Pasalnya, SBT pernah merasakan naik turun opini audit, dari WTP kemudian kembali turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sebelum akhirnya berhasil kembali memperoleh WTP.

"Kita pernah dapat WTP, tapi setelah itu kita turun lagi WDP, kemudian naik lagi. Nah, berturut-turutnya opini WTP menunjukkan konsistensi," bebernya.

Fachri menilai keberhasilan mempertahankan WTP menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah semakin kuat dan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

"Menunjukkan bahwa memang tata kelola keuangan kita itu sudah sangat bagus, sangat kokoh," katanya.

Baca juga: Soroti Proyek KTM, ini Poin Tuntutan Demonstran KORAB tuk Kejari Maluku Tengah

Baca juga: Meski Raih WTP atas LKPD 2025, BPK Minta Benahi Pengelola Kas, Pajak, hingga Aset Pemprov Maluku 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.

Menurutnya, masih ada sejumlah daerah di Maluku yang memiliki catatan WTP berturut-turut lebih panjang dibanding Kabupaten SBT.

Ia menyebut Kabupaten Maluku Tengah telah meraih WTP selama 11 kali berturut-turut. 

Selain itu, Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Buru, dan Maluku Barat Daya juga masih berada di atas SBT.

"SBT sekarang posisinya tepat di tengah. Ada lima kabupaten yang berada di atas kita dan ada lima kabupaten yang berada di bawah kita," pungkasnya.

Karena itu, Fachri meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan.

Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya rasa ini satu hal yang baik untuk menjadi pemicu dan pemacu kita ke depan untuk bisa melakukan tata kelola keuangan secara lebih baik," tutupnya.(*)