TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pertengahan tahun 2026, tanda-tanda geliat ekonomi yang kian lesu mulai terasa dengan menurunnya daya beli masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
Pemilik Usaha Rumahan Laundry Borneo di Malinau Barat, Kasmiah merasakan bagaimana daya beli masyarakat yang semakin turun tajam sejak dua bulan terakhir. Dengan daya beli masyarakat turun, tentunya mempengaruhi omzet yang ikut turun.
Usaha rumahan dengan pelanggan didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi pemerintahan vertikal ini mengaku permintaan laundy menurun bertahap hingga minus 80 persen per hari.
"Kita kalau biasanya itu sehari bisa sampai 7-8 orang, itu normalnya. Tapi sekarang kadang satu, kadang dua sehari," ungkap Kasmiah saat ditemui di usaha laundry miliknya.
Baca juga: Dolar AS Menguat, Harga Kerupuk di Tarakan Naik Rp 5.000, Agen Sebut Terjadi Sejak Maret 2026
Hal serupa juga dirasakan pelaku usaha mikro kecil lainnya. Aneka makanan dan minuman dirasakan paling berdampak terutama saat kenaikan harga energi hingga kemasan.
"Usaha kita makanan sama minuman itu sekarang memang agak sepi. Padahal sampai sekarang pun kita agak susah, apa-apa mahal. Harga gas elpiji sekarang mahal, plastik juga. Cup plastik, sampai plastik wadah makan itu lumayan naiknya sampai di atas 100 persen," ucap pemilik usaha gerobak di Seluwing, Nur Azizah.
Azizah seperti pelaku usaha lain juga mengakui bagaimana konsumen dari kalangan pegawai paling berpengaruh terhadap geliat ekonomi lokal. Ini didukung kebijakan daerah untuk tidak memangkas tunjangan pegawai di tengah pemotongan transfer ke daerah.
Fenomena ini bahkan menjadi semacam penanda gejala ekonomi. Jika pasar sepi, sudah dipastikan TPP pegawai lambat atau belum dicairkan.
Pelaku usaha terutama dengan segmen mayoritas ASN berharap percepatan realisasi APBD dapat segera dilakukan. Belanja pemerintah merupakan harapan terakhir katalis ekonomi, sekaligus merangsang daya beli masyarakat kembali pulih.
Baca juga: Keramaian Dorong Omzet UMKM Malinau Kaltara, Irau Harus jadi Peluang Usaha Mikro
Seperti dfiketahui, realisasi APBD Malinau sedikit terhambat karena kebijakan anggaran pemerintah RI dan penyesuaian belanja terdampak kenaikan harga barang secara drastis di awal 2026.
Jika dihubungkan dengan data statistik, keluhan Kasmiah dan Azizah ini masih sangat bergantung pada perputaran APBD, baik lewat belanja pemerintah maupun belanja rumah tangga kalangan ASN.
Dibandingkan Kuartal 4 2025 lalu, komponen belanja pemerintah di antaranya mengalami penyusutan hingga 39,06 persen. Namun secara tahunan di periode serupa tumbuh 14,61 persen.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
