TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah hingga kini masih menjadi tantangan struktural yang terus diurai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.
Demi mewujudkan kemandirian ekonomi, Bupati Malinau Wempi W Mawa mencanangkan strategi hilirisasi di tingkat desa dengan mendorong masyarakat memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri, termasuk penyediaan pakan ternak.
Langkah ini diambil mengingat luas wilayah dan letak geografis Malinau yang menuntut efisiensi distribusi tinggi.
Melalui hilirisasi desa, pengelolaan hasil tani dan ternak akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat agar memiliki nilai tambah yang tinggi sebelum dilempar ke pasaran.
Bupati Malinau menargetkan, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi konsumen, melainkan produsen komoditas unggulan.
Dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi, Wempi W Mawa menilai daerah harus membangun efisiensi dengan memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri, termasuk dalam penyediaan pakan ternak.
"Agar produk lokal bisa menjadi raja di tempat sendiri, daerah harus membangun efisiensi dengan cara memproduksi pakan ternak secara mandiri di wilayahnya," katanya saat memberikan pembekalan kepada 381 Ketua RT Malinau, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: 381 Ketua RT Terpilih di Seluruh Kabupaten Malinau Telah Dilantik, Seperempat Diisi Wajah Baru
Wempi memaparkan fungsi pokok dari hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, dan kelapa hibrida adalah memastikan perputaran roda ekonomi terjadi langsung di tingkat desa. Dengan begitu, ketergantungan penuh pada pasokan luar daerah bisa perlahan dikurangi.
"Pemenuhan kebutuhan telur, daging ayam, sayur mayur, dan sumber pangan lainnya didorong untuk dihasilkan langsung oleh peternak serta petani lokal di tingkat desa, bukan dengan terus mendatangkan bahan dari luar daerah," lanjut Wempi.
Kendati demikian, penguatan ekonomi di lapangan ini masih membentur tantangan klasik, seperti status kawasan hutan yang membatasi optimalisasi lahan, serta perlunya regenerasi sumber daya manusia di bidang kewirausahaan.
Menyikapi isu krusial tersebut, Pemkab Malinau tengah mengupayakan penyesuaian regulasi lahan berupa pelepasan status kawasan hutan sekitar 15 persen hingga 35 persen agar dapat sah dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi jangka panjang masyarakat.
Selain itu, untuk mempercepat regenerasi pengusaha lokal di desa, pemerintah memaksimalkan program Milenial Mandiri.
"Melalui program Milenial Mandiri, generasi muda diberikan pelatihan dan bantuan permodalan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri serta mengelola peluang investasi daerah, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada kuota pegawai negeri atau lapangan kerja konvensional yang makin terbatas," pungkas Wempi.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
