Laporan Kontributor Tribunjabar.id,  Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat WTP ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih Pemkab Sumedang secara berturut-turut. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan  Firman Nurcahyadi, Plh Kepala  BPK RI  perwakilan Jawa Barat, kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, di Gedung BPK RI Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026)

Dony Ahmad Munir mengaku bersyukur  atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan Pemkab Sumedang tahun 2025 yang meraih  predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulilah Sumedang mendapatkan opini WTP. Ini adalah capaian bersama Pemda Sumedang dengan DPRD dan masyarakat Kabupaten Sumedang,"kata Dony Ahmad Munir. 

Dony berterima kasih kepada semua pihak atas kerja keras, dan kerja sama dalam pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Sumedang.

"Predikat WTP ini capaian tertinggi opini dari BPK. Terima kasih untuk DPRD, Inspektorat, BKAD dan masyarakat Sumedang yang telah berpartisipasi," ucapnya. 

Dony berharap, raihan predikat WTP ini menjadi motivasi Pemkab Sumedang untuk terus mempertahankannya dan meningkatkan kualitas laporan keuangan negara. 

"LKPD ini bukan akhir dari proses. Tapi ini adalah awal untuk perbaikan dan keberlanjutan sebuah tata kelola keuangan Pemda. Mohon doa dari semuanya,"ujarnya. 

Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar mengapresiasi atas capaian WTP yang diraih Pemkab Sumedang. 

Menurut Sidik Jafar, predikat WTP ini merupakan prestasi dalam pengelolaan penggunaan anggaran negara. 

"Alhamdulilah hasilnya mendapatkan WTP, ini prestasi. Saya apresiasi Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh stakeholder Pemda Sumedang yang setiap tahun terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.