TRIBUN-TIMUR.COM - Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya lahir dari niat besar: memberi makan anak-anak Indonesia, memperbaiki gizi generasi, dan mengurangi ketimpangan pangan.

Program ini bahkan dipromosikan sebagai salah satu simbol keberpihakan negara kepada masa depan.

Tapi publik justeru menyaksikan babak yang ironis. Satu per satu koruptor dan perampok uang negara bermunculan dari dapur MBG.

Satu per satu temuan dapur tidak sesuai SOP terkuak.

Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar: bagaimana mungkin program sebesar MBG, dengan dana publik yang luar biasa besar, bisa berjalan dalam pengawasan yang begitu rapuh?

Di titik ini, kritik publik terasa sangat masuk akal.

Karena sejak awal, MBG memang penuh tanda tanya.

Menu makanan dipersoalkan.

Harga satuan diperdebatkan.

Kualitas makanan dikritik.

Distribusi dipertanyakan.

Bahkan janji besar yang diumumkan di ruang publik sering kali sulit diverifikasi di lapangan.

Publik ingat ketika ada klaim ribuan sapi dipotong setiap hari untuk memenuhi kebutuhan protein MBG.

Ketika “sang pahlawan penerima penghargaan” melapor lantang 1 siswa satu ekor lele besar.

Jika dahulu penyimpangan program negara bisa lama tersembunyi di balik meja birokrasi, kini situasinya berbeda.

Negara sedang diawasi oleh jutaan kamera kecil di tangan warga.

Setiap nasi basi bisa difoto.

Setiap lauk yang tidak layak bisa direkam.

Setiap dugaan mark up bisa menjadi bahan diskusi nasional hanya dalam hitungan jam.

Akademisi Universitas Hasanuddin, Hasrullah, menyebut fenomena ini bekerja melalui mekanisme algoritma digital: filter bubble dan echo chamber.

Istilahnya memang akademik.

Tetapi maknanya sederhana.

Ketika masyarakat ramai membicarakan MBG di media sosial, algoritma akan terus mendorong isu serupa muncul di layar pengguna lain.

Orang yang punya keresahan sama akan saling memperkuat informasi, membentuk opini bersama, lalu menekan pengambil kebijakan.

Di era ini, opini publik bukan lagi suara samar.

Ia bisa menjadi kekuatan politik.

Ia bisa mempercepat tindakan hukum.

Dan ia bisa memaksa negara bergerak lebih cepat daripada birokrasi biasanya.

Tetapi ada satu pelajaran penting yang tidak boleh hilang.

MBG bukan program kecil.

Anggarannya sangat besar.

Menjangkau jutaan anak.

Risiko penyimpangannya pun sangat besar.

Karena satu gram pun penyimpangan uang rakyat yang masuk ke piring anak-anak sekolah sesungguhnya adalah pengkhianatan moral.

Kita tentu berharap kasus ini dibuka terang-benderang.

Jika ada aktor besar lain, harus diungkap.

Apalagi kini muncul sinyal baru setelah salah satu tersangka mengajukan diri sebagai justice collaborator.

Di zaman algoritma, negara mungkin bisa mengendalikan narasi untuk sementara.

Tetapi kebenaran, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya sendiri. Wassalam.(*)